Menko Polkam Sebut Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Rp 3,7 Triliun Dalam 100 Hari Kerja Prabowo-gibran

detikai.com, Jakarta - Menjelang 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Politik Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan keberhasilan dalam melakukan pencegahan penyelundupan barang ilegal senilai Rp 3,7 triliun.

"Pemerintah sukses menggagalkan upaya penyelundupan peralatan terlarangan senilai Rp 3,7 triliun sejak kabinet Presiden Prabowo Subianto terbentuk pada 2024. Prestasi ini membuktikan komitmen Presiden dalam menjaga kedaulatan ekonomi, melindungi masyarakat dari akibat negatif peralatan ilegal, serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri," kata Budi melalui siaran pers nan diterima, Sabtu, (25/1/2025).

Budi menegaskan bahwa peralatan impor terlarangan merusak industri dalam negeri. Karenanya, pemerintah melalui sinergi beragam lembaga terus bekerja keras mencegah terjadinya kebocoran barang-barang impor ke dalam pasar domestik.

"Barang-barang sukses disita mencakup beragam jenis, seperti rokok ilegal, peralatan elektronik, kosmetik, bibit lobster, minuman keras, dan komoditas lainnya," ungkap Pensiunan polisi jenderal bintang empat ini.

Penindakan dilakukan melalui operasi terpadu dalam desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenko Polkam berbareng Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bakamla, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Kemendag, Kemen KKP, Kemenperin, Badan Karantina Indonesia serta support dari masyarakat.

“Upaya ini merupakan hasil kerja keras berbareng dari seluruh pihak nan terlibat, baik abdi negara penegak norma maupun masyarakat nan berkedudukan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan. Pemerintah bakal terus meningkatkan pengawasan dan penindakan agar tidak ada celah bagi para pelaku penyelundupan,” ujar mantan kepala badan intelijen negara (BIN) ini.

Selain mengamankan peralatan bukti, operasi ini juga sukses mengungkap jaringan penyelundupan skala besar nan melibatkan sindikat internasional. Total, 552 orang terlibat diamankan untuk menjalani proses hukum.

"Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka memberantas penyelundupan lintas batas, termasuk melalui peningkatan kapabilitas teknologi pemantauan di perbatasan dan Pelabuhan," imbuhnya.