Menkes Ungkap Krisis Dokter Spesialis, Kondisinya Sudah Akut

Jakarta, detikai.com - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah tengah mempercepat penyusunan perencanaan nasional tenaga kesehatan untuk mengatasi kekurangan master ahli nan akut di Indonesia. Ia menyebut, kebutuhan master ahli baik dari sisi jumlah maupun pengedaran saat ini tetap sangat berat, terutama untuk melayani daerah-daerah.

"Tahun ini kita mulai mendistribusikan perangkat kesehatan ke seluruh kabupaten dan kota. Tapi masalah kekurangan master ahli ini perlu kita hadapi bersama," kata Menkes Budi pada Raker dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (29/4/2025).

Ia menjelaskan, sebelumnya Indonesia belum mempunyai kajian komprehensif tentang kebutuhan tenaga medis, khususnya master spesialis. Padahal, mendidik seorang master ahli bisa menyantap waktu hingga 10-15 tahun. Karena itu, dibutuhkan perencanaan jangka panjang berbasis proyeksi demografi dan epidemiologi.

"Kalau kita tidak punya perencanaan nan baik, bisa-bisa saat master selesai dididik, penyakit nan dominan di masyarakat sudah berubah," ujarnya.

Budi mencontohkan perubahan tren penyakit di Jawa Barat, di mana saat ini jumlah lansia sudah lebih banyak dibandingkan balita. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan jasa kesehatan bergeser dari konsentrasi pada anak-anak (seperti stunting) menjadi penyakit degeneratif seperti kanker, stroke, jantung, dan gangguan mental.

Untuk mengantisipasi perihal tersebut, Kementerian Kesehatan telah menyusun National Health Workforce Planning untuk 10 tahun ke depan. Perencanaan ini mencakup perkiraan kebutuhan master umum, master spesialis, perangkat kesehatan, hingga jasa kesehatan berbasis proyeksi penyakit.

"Kita sudah menghitung proyeksi kebutuhan master ahli berasas perkembangan penyakit 30 tahun ke depan dengan support Matrix Evaluation internasional," tambah Budi.

Sebagai contoh, dia menyoroti kebutuhan tenaga ahli untuk kesehatan jiwa, nan selama ini tetap under detected alias belum terdeteksi secara luas. Pemerintah sekarang mulai memasukkan skrining gangguan mental dalam cek kesehatan gratis, termasuk bagi anak-anak.

Budi juga menekankan pentingnya pemerataan tenaga medis. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, rasio tenaga kesehatan Indonesia tetap jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Oleh lantaran itu, pemerintah sekarang mengukur kebutuhan master ahli hingga tingkat kabupaten dan kota, agar setiap wilayah bisa mengetahui kekurangannya.

Dalam waktu dekat, kata ia, pemerintah juga bakal mempercepat penyediaan akomodasi kesehatan untuk menangani empat penyebab kematian tertinggi di Indonesia, ialah penyakit jantung, kanker, stroke, dan ginjal. Salah satu upaya konkret menurut datanya adalah menyiapkan jasa pasang ring jantung di tingkat kabupaten/kota, mengingat tindakan ini kudu dilakukan maksimal enam jam setelah serangan jantung.

"Kalau pasien serangan jantung di Sukabumi tetap kudu ke Bogor alias Jakarta, sudah pasti telat. Karena itu, akomodasi pasang ring kudu tersedia di kabupaten/kota," tegas Budi.

Budi juga menegaskan agenda pemerintah saat ini adalah memperbaiki sebaran dan jumlah master ahli melalui sistem pendidikan program PPDS (Pendidikan Program Dokter Spesialis) nan lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan masa depan.