Menaker Dukung Desk Ketenagakerjaan Polri Untuk Atasi Masalah Tenaga Kerja

detikai.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas terwujudnya Desk Ketenagakerjaan. Menurut Menaker, keberadaan desk ketenagakerjaan Polri sebagai langkah positif untuk memperkuat kerjasama dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

"Ini adalah kerjasama nan luar biasa, dan ini nan diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada semua stakeholder, kementerian agar dapat berkolaborasi," ucap Menaker saat menghadiri Launching Desk Ketenagakerjaan Polri Tahun 2025 di Jakarta, Senin (20/1/2025). Dalam peluncuran Desk Ketenagakerjaan ini, turut datang Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan dan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esterlita Runtuwene.

Menaker Yassierli menegaskan Desk Ketenagakerjaan menjadi bagian krusial dari ekosistem ketenagakerjaan nan datang untuk memberikan ketenangan bagi pekerja dan agunan kepastian hukum. Desk ini juga berkedudukan strategis dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.

Menaker mengatakan bahwa Kemnaker mempunyai pengawas ketenagakerjaan nan bekerja merespons persoalan ketenagakerjaan. Pengawas bakal memeriksa terlebih dulu apakah masalah tersebut mengenai dengan manajemen alias pidana ketenagakerjaan. Nantinya, jika persoalan tersebut berasosiasi dengan pidana, maka desk ini bakal memberikan respons nan diperlukan.

"Kami minta kekhawatiran dan angan pelapor mengenai penyelesaian masalah tersebut dapat terjawab, dan Desk Ketenagakerjaan dapat memberikan solusi nan tepat," ujarnya.

Selain itu, Menaker juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja nan nyaman, memberikan kepastian, dan berakibat pada produktivitas kerja. Dengan lingkungan kerja nan baik, daya saing Indonesia di tingkat dunia bakal semakin kuat, dan ekonomi Indonesia bakal tumbuh sehingga Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Desk Ketenagakerjaan adalah corak kepedulian Polri terhadap persoalan ketenagakerjaan. Desk ini diharapkan menjadi wadah untuk menyelesaikan sengketa industri antara perusahaan dan tenaga kerja nan sering terjadi.

"Desk Ketenagakerjaan menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan nan sudah kita siapkan, mulai dari laporan, gelar (perkara), mediasi, kemudian jika ini tidak dapat dimediasi, maka bakal dilanjutkan dengan penegakan norma sebagai ultimum remedium (langkah terakhir)," ucapnya.

Kapolri berambisi Desk Ketenagakerjaan dapat menjadi saluran bagi para pekerja dan pekerja nan selama ini mempunyai keluhan. Dengan adanya saluran ini, diharapkan semua pihak dapat merasa terlindungi, dan hubungan industrial melangkah harmonis.

Ia juga berharap, dengan hubungan industrial nan baik, Indonesia bakal mempunyai daya saing nan tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen, sebagaimana nan dijadikan sasaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

(*)