Luhut Ungkap Perintah Prabowo Tindak Tegas Ormas Pelaku Pungli Ke Pengusaha

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah unik untuk menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) pelaku pungutan liar (pungli) ke pengusaha. Pungli ormas selama ini dikeluhkan menjadi penghambat investasi.

Perintah Prabowo tersebut diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Presiden perintahkan TNI-Polri untuk memandang seperti itu. Kita kudu tindak perihal semacam itu dan kelak dipelajari dengan baik. Pokoknya kudu baik," beber Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Sebagai info para pengusaha area industri nan pertama kali mengeluhkan tindakan ormas menghalang operasional usaha. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar melaporkan banyaknya ormas nan meminta jatah mengenai dengan beragam aktivitas nan dilakukan oleh para pengusaha di area industri. Misalnya mengenai dengan penetapan kavling untuk pengelolaan limbah.

"Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari penanammodal sudah milih kavling. Itu sigap sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua. Pak itu buat saya ya. Buat saya," kata Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Kamis (6/2/2025) lalu.

Sanny menambahkan mengenai perihal tersebut pengusaha sudah melakukan beragam langkah dengan melibatkan Kepala Desa untuk menentukan kavling mana nan bakal digunakan untuk pengelolaan limbah. Namun dengan cepatnya pergantian Kepala Desa membikin masalah tersebut selalu muncul.

"Misalkan ini untuk pak Mustofa udah, tapi Kepala desanya ganti, datang lagi demo minta pak Mustofa diganti menjadi pak Ali. Pusing ini. Perusahaan ini kan nggak bisa ngatur-ngatur ini. Karena ada tanggung jawabnya juga. Kita mau nunjuk catering, transportasi jika udah datang ormas susah udah. Urusan seperti itu kan kita perusahaan kudu melakukan tender dan segala macam," katanya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani juga sudah buka bunyi soal masalah ini. Dia menilai pemerintah termasuk Kementerian nan dipimpinnya kudu lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar.

Sebab hasil investasi nan masuk ke suatu wilayah ini secara langsung juga bisa memberikan akibat positif terhadap masyarakat sekitar seperti membuka lapangan kerja baru. Selain itu menurut Rosan dengan masuknya investasi ke suatu wilayah ini juga bisa meningkatkan upaya masyarakat sekitar. Semisal tempat makan hingga penginapan.

"Kalau saya melihatnya perlu ada ini aja, ada community obrolan nan lebih baik lah, dan nan krusial dengan investasi masuk ini kan jika semua lancar, semua tenteram dan itu kan juga menciptakan lapangan kerja di situ," kata Rosan kepada wartawan usai aktivitas Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025) nan lalu.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mau ada tindakan tegas terhadap tindakan premanisme ormas nan diduga memalak pengusaha di area Industri, hingga meminta jatah proyek. Menurut Yassierli, jika terbukti maka jelas-jelas melanggar norma dan merupakan tindak pidana.

"Itu jika memalak artinya pidana dong ya. Berarti kudu hubungan kelak dengan abdi negara penegak hukum," kata Yassierli, ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025) nan lalu.

Lalu ketika ditanya apakah ada kesempatan Kemnaker membuka lapangan kerja baru untuk para personil ormas demi mengurangi tindakan bandel ini, menurutnya bakal menjadi solusi nan menarik. Sebab, selama ini belum ada tindakan unik ke arah sana.

"Menarik juga itu, kita punya PR untuk pembuatan lapangan kerja," ujar Yassierli.

(hal/hns)