Penyaluran Bansos Bakal Pakai Sistem Govtech

Jakarta -

Pemerintah mau uji coba penyaluran support sosial (bansos) menggunakan teknologi sistem government technology (govtech). Uji coba digelar Januari 2026 mendatang.

Rencana ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan, nantinya penyaluran bakal dilakukan melalui rekening bank tiap-tiap keluarga.

"Presiden (Prabowo) memerintahkan juga untuk segera dikerjakan agar semua masyarakat kita family dapat bank account lantaran memang Januari (2026) kita bakal mulai mengetes mengenai Govtech dengan support sosial (bansos) langsung sehingga targeted bisa dicapai," kata Luhut, dalam konvensi pers, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (19/3/2025).

Namun, Luhut tidak merincikan gimana skema dari penyaluran bansos tersebut nantinya. Adapun Govtech sendiri bakal diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Agustus 2025 mendatang.

"Presiden pada 17 Agustus mau meresmikan, launching Govtech nan bakal menyatukan semua apps nan ada di kementerian/lembaga (KL). Sehingga, bakal terjadi, tadi masalah efisiensi, dan pengurangan korupsi," ujar Luhut.

Dengan pengoperasian Govtech ini, Luhut optimistis bakal mendatangkan akibat efisiensi besar bagi finansial negara. Ia memperhitungkan, bakal ada penghematan hingga Rp 100 triliun.

"Kita sudah menghitung bisa seberapa besar nan kita irit mungkin bisa irit Rp 100 triliun, dan seterusnya secara berjenjang ini bakal bisa dicapai," terang mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ini.

"Angka-angkanya kelak saya kira bisa diberi tahu kemudian. Tapi studi dan pekerjaan ini mengintegrasikan ini semua sudah dilakukan," sambungnya.

Sebelumnya, Luhut juga pernah membocorkan rencana penggunaan Govtech untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam skema tersebut, Luhut menyebut pemerintah bakal memanfaatkan teknologi berbasis barcode untuk memastikan support tetap sasaran.

Luhut mengatakan penerima BLT nantinya tidak bisa menyalahgunakan duit bansos. Masyarakat hanya bisa menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok berasas pengarahan pemerintah.

"Jadi mengenai support langsung tunai pun itu dia kudu buka bank account dia kelak dan juga boleh kita target. Dan dia kudu membelanjakan duit ini dengan apa namanya, pengarahan pemerintah," kata Luhut dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Luhut menjelaskan nantinya penerima BLT bakal menerima semacam barcode nan digunakan untuk membeli macam-macam peralatan nan ditetapkan pemerintah.

"Misalnya di desa itu dia beli telur gini dan sebagainya, ayam dan sebagainya, itu bakal bagian barcode-nya dibuat," ucap Luhut.

(hns/hns)