Luhut Sebut Pemerintah Akan Tindak Ormas Preman Yang Ganggu Investasi

Jakarta -

Ketua majelis ekonomi nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah bakal menindak oknum ormas bandel nan melakukan tindakan premanisme. Menurutnya tindakan premanisme ini dapat mengganggu suasana investasi dalam negeri.

"Kita bakal kaji ulang dan juga berkoordinasi dengan abdi negara penegak hukum, Kadin serta DPR agar mana ormas nan berfaedah dan nan meresahkan bagi suasana investasi di negara kita," kata Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (14/03/2025).

Senada dengan Luhut, Wakil ketua umum Kadin bagian kepatuhan dan etika upaya Haryara Tambunan mengatakan tindakan premanisme ini sangat tidak dibenarkan dan bisa mengganggu minat para investor, khususnya dari asing, untuk menanamkan modalnya di RI.

Haryara menjelaskan saat pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan penegak norma untuk bekerja sama menertibkan ormas-ormas bandel nan melakukan tindakan premanisme kepada sejumlah perusahaan, baik asing maupun lokal.

"Kita bakal terus berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian dan lembaga norma lainnya mengenai keluhan nan masuk dari para rekan pengusaha dan investor, dan kami percaya serta berambisi kepada mereka agar kasus-kasus seperti ini segera diselesaikan," jelasnya.

Di sisi lain Haryara turut mengingatkan bahwa tidak semua ormas melakukan tindakan premanisme dan merugikan banyak pihak. Untuk itu dia meminta kepada masyarakat dan terutama para pengusaha untuk tidak menilai pekerja keberadaan ormas di RI.

"Ya tidak boleh kita sama ratakan begitu (premanisme ormas), buktinya tetap banyak ormas-ormas di negara ini nan berkompeten dalam membantu pembangunan negara kita baik secara ekonomi, sosial, budaya dan nan lainnya," tegasnya.

(fdl/fdl)