ARTICLE AD BOX
-
-
Berita
-
Politik
Jumat, 24 Januari 2025 - 18:03 WIB
Jakarta, detikai.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei keahlian 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alhasil, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi primadona di Pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
“Program Makan Bergizi Gratis menjadi primadona dengan ambisi besar untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas generasi mendatang,” kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa di Jakarta pada Jumat, 24 Januari 2025.
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Januari 2025 (sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)
Photo :
- detikai.com.co.id/Yeni Lestari
Namun, Ardian mengatakan dibalik potensi besar tersebut, program makan bergizi cuma-cuma ini menghadapi tantangan nan tidak mini di antaranya tantangan penerapan nan kompleks, rumor anggaran dan keberlanjutan, serta komunikasi publik nan kurang efektif.
Pertama, kata dia, tantangan penerapan nan kompleks di mana pengedaran nan tidak merata di wilayah terpencil menjadi salah satu hambatan utama. Infrastruktur nan belum sepenuhnya siap menyebabkan keterlambatan realisasi program di beberapa tempat.
“Logistik nan tersendat ini menciptakan kesenjangan dalam faedah nan diterima masyarakat,” jelas dia.
Kedua, biaya besar nan diperlukan memunculkan kekhawatiran tentang sumber pendanaan nan stabil. Ketergantungan pada impor bahan pangan juga dikhawatirkan dapat melemahkan upaya swasembada dan kemandirian nasional.
Ketiga, kritik dari oposisi dan narasi negatif di media sosial menjadi tantangan tambahan. Isu seperti keracunan anak-anak di beberapa wilayah, meskipun kejadian mini tapi berpotensi memperburuk persepsi publik terhadap program makan bergizi cuma-cuma ini.
“Program ini, meski tetap menjadi kebijakan unggulan, memerlukan langkah-langkah perbaikan agar dapat mencapai potensinya nan sesungguhnya. Komunikasi nan lebih baik, perbaikan logistik, dan pendanaan nan berkepanjangan adalah kunci keberhasilan ke depannya,” ujarnya.
Menurut dia, 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah momen awal ketika janji seorang Presiden Republik Indonesia dibuktikan, dan visi seorang pemimpin diuji. Makanya, kata dia, 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran menarik perhatian tidak hanya di tingkat nasional tapi juga bumi internasional.
“Dalam sejarah politik modern, periode ini adalah masa krusial di mana kepercayaan rakyat terbentuk alias terguncang. Bukan hanya retorika nan dinilai, tetapi tindakan nyata nan memberi akibat pada masyarakat luas,” ungkapnya.
Kata dia, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menggunakan pendekatan nan berbeda untuk menggali lebih dalam tentang 100 hari pemerintahan ini. Adapun, pendekatan untuk menghasilkan laporan ini ialah LSI Weight Scoring Model dan Aplikasi LSI Internet.
“Weight Scoring Model adalah pendekatan pertimbangan berbasis bobot, nan dirancang untuk menilai kebijakan secara holistik. Dengan datangnya teknologi digital dan Artificial Intelligence, LSI Denny JA mengembangkan model ini. Untuk 100 Hari Prabowo-Gibran, kami memberi porsi proporsional pada lima dimensi utama ialah akibat strategis, akibat langsung, keberlanjutan, sentimen publik, dan support politik,” jelas dia.
Menurut dia, metodenya bukan hanya memperlihatkan nomor tapi juga substansi dan bakal mulai terlihat akibat kebijakan terhadap masyarakat, relevansi program dengan tantangan utama bangsa, serta gimana masyarakat meresponsnya melalui sentimen publik dan kajian mendalam.
“Ini adalah langkah baru untuk memahami keberhasilan dan tantangan awal sebuah pemerintahan. Info ini menciptakan peta nan lebih jujur tentang apa nan telah diraih dan apa nan tetap perlu diperbaiki. Dengan demikian, 100 hari pertama Prabowo-Gibran bukan hanya tentang nomor kepuasan, tetapi gimana mereka merespons kebutuhan rakyat dan merumuskan visi nan dapat memperkuat di tengah kompleksitas tantangan nasional dan global,” jelas dia.
Halaman Selanjutnya
“Program ini, meski tetap menjadi kebijakan unggulan, memerlukan langkah-langkah perbaikan agar dapat mencapai potensinya nan sesungguhnya. Komunikasi nan lebih baik, perbaikan logistik, dan pendanaan nan berkepanjangan adalah kunci keberhasilan ke depannya,” ujarnya.