Langkah Politik Prabowo Cabut Iup 4 Perusahaan Tambang Di Raja Ampat Dinilai Sudah Tepat

• 

• Berita

• Politik

Selasa, 10 Juni 2025 - 17:50 WIB

Jakarta, detikai.com - Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto nan mencabut izin upaya pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya jadi perhatian. Langkah politik Prabowo itu dinilai sudah benar.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an menganalisa perintah Prabowo mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel merupakan corak nyata keberpihakan negara kepada kepentingan jangka panjang rakyat. Selain itu, langkah Prabowo juga bagus untuk kelestarian lingkungan hidup. 

"Keputusan ini bukan hanya tepat secara regulatif, tetapi juga strategis secara sosial dan ekologis" kata Ali, Selasa, 10 Juni 2025.

Menurut dia, pemerintah menunjukkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal itu dengan diterjemahkan dalam tindakan nyata.

 Ali bilang Peraturan Presiden alias Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan nan diterbitkan Presiden Prabowo memperlihatkan negara bekerja secara proaktif, bukan reaktif. 

"Ini mencerminkan adanya good governance, ialah tata kelola pemerintahan nan berbasis data, hukum, dan kepentingan rakyat," jelas Ali.

Lebih lanjut, Ali menuturkan langkah pencabutan IUP juga krusial sebagai momen untuk perkuat tata kelola sumber daya alam di Tanah Air. 

Dia bilang, banyak praktik tambang nan selama ini abai terhadap izin dan merusak lingkungan. Hal itu lantaran argumen berlindung di kembali narasi investasi. 

Padahal, investasi nan merusak lingkungan justru bakal menciptakan beban sosial-ekonomi di masa depan. Kondisi itu termasuk akibat musibah ekologis, bentrok sosial, dan kerusakan kediaman nan tidak dapat dipulihkan.

Pun, dia menilai kebijakan pemerintah untuk tetap mengizinkan PT Gag beraksi lantaran memenuhi ketentuan dan berada di luar area Geopark menunjukkan sikap proporsional. Sebab, langkah pemerintah seperti itu krusial agar bumi upaya nan alim patokan tetap dapat kepastian hukum. 

"Artinya, pemerintah bukan anti terhadap investasi, melainkan mendukung investasi nan berkepanjangan dan bertanggung jawab," ujar Ali Rif'an.

Lebih lanjut, dia bilang, apresiasi juga layak diberikan kepada masyarakat sipil dan netizen nan menyoroti secara kritis rumor ini. Namun, dia menekankan imbauan pemerintah agar publik lebih waspada terhadap konten manipulatif seperti gambar buatan Artificial Intelligence (AI) sangat relevan. 

"Dalam era digital, kebijakan publik nan baik kudu diiringi dengan literasi digital agar masyarakat tidak terjebak pada narasi nan tidak berbasis fakta," tuturnya.