Langkah Komisi Vi Dpr Ri Dalam Menanggapi Kehilangan Aset Id Food Senilai Rp 3,32 Triliun

• 

• Berita

• Politik

Jumat, 24 Januari 2025 - 12:41 WIB

Jakarta, detikai.com – Temuan serius oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hilangnya aset dengan nilai total mencapai Rp 3,32 triliun telah memicu langkah tegas dari Komisi VI DPR RI. Dalam laporan tersebut, BPK menyoroti adanya kelemahan mendasar dalam pengelolaan aset di ID Food, sebuah entitas BUMN strategis.

Kehilangan aset ini dianggap sebagai tanda adanya perihal nan serius dalam sistem pengawasan dan manajemen internal. Menanggapi ini, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut melalui langkah-langkah konkret, termasuk memanggil pihak-pihak mengenai untuk memberikan penjelasan mendetail. Tindakan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan finansial negara dan memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang pada masa depan.

Lebih jauh lagi, laporan BPK ini menjadi pengingat bakal pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga-lembaga pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan nilai kerugian nan begitu besar, kasus ini memicu tuntutan nan makin kuat dari beragam pihak untuk mereformasi sistem pengawasan, baik di internal lembaga maupun melalui sistem eksternal.

Komisi VI DPR RI telah menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga auditor, dan masyarakat dalam menciptakan sistem nan lebih akuntabel. Langkah ini tidak hanya untuk menyelesaikan masalah nan ada, tetapi juga untuk mencegah potensi kerugian serupa di masa mendatang, memastikan pengelolaan aset negara dilakukan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat Indonesia.

Langkah-langkah pencegahan dan pemulihan

Dalam upaya memastikan bahwa tidak ada kerugian negara nan berlanjut, Komisi VI DPR RI, nan dipimpin oleh Anggia Ermarini, bakal memanggil dewan ID Food untuk sesi penjelasan mendalam. Agenda utama dari pemanggilan ini adalah untuk mendapatkan penjelasan detil tentang gimana aset-aset tersebut bisa lenyap dan langkah apa nan sudah dan bakal dilakukan oleh ID Food untuk mengamankan aset tersebut kembali.

"Kami berkeinginan untuk tidak hanya memulihkan aset nan lenyap tetapi juga untuk menanamkan prinsip akuntabilitas korporat nan lebih kuat di semua BUMN," kata Anggia, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Januari 2025. "Sesi penjelasan ini bakal menjadi forum terbuka nan memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan meningkatkan prosedur internal mengenai pengelolaan aset."

Komisi VI DPR RI menyadari pentingnya transparansi dalam proses ini. Oleh lantaran itu, seluruh sesi penjelasan dan investigasi bakal dilakukan dengan keterbukaan, dan temuan serta langkah-langkah pemulihan bakal dikomunikasikan kepada publik secara berkala. "Salah satu tujuan utama kami dalam menghadapi masalah ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan dan investigasi dilakukan dengan transparan," jelas Anggia.

Audit dan pemeriksaan berkelanjutan

Sejalan dengan inisiatif ini, Komisi VI juga mendesak BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pengelolaan aset di ID Food. Audit ini diharapkan dapat mengungkapkan lebih lanjut penyebab dari kehilangan aset dan mengidentifikasi kelemahan sistem nan memungkinkan perihal ini terjadi.

"Pemeriksaan berkepanjangan oleh BPK sangat krusial dalam memahami kedalaman masalah ini. Kami berambisi melalui audit nan lebih mendalam, kami dapat memahami celah nan ada dan menerapkan solusi nan efektif untuk menghindari kejadian serupa di masa depan," kata Anggia.

Selain tindakan pemulihan dan penegakan hukum, Komisi VI DPR RI juga memandang kebutuhan krusial untuk pendidikan dan pencegahan. "Kami bakal mendorong inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan aset nan baik dan bertanggung jawab di semua level perusahaan BUMN," ujarnya.

Melalui tindakan-tindakan nan telah dipaparkan, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk mendorong penerapan akuntabilitas dan transparansi di lembaga negara dan perusahaan-perusahaan milik negara. Seluruh proses ini bakal dijadikan pelajaran berbobot untuk perbaikan sistem pengelolaan aset pada masa nan bakal datang.