Kuasa Hukum Ungkap Alasan Jokowi Belum Tunjukkan Ijazahnya Ke Publik

detikai.com, Jakarta Kuasa Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo namalain Jokowi, Yakup Hasibuan, mengungkapkan argumen kliennya memilih untuk tidak menunjukkan ijazahnya ke publik meski tengah menjadi sorotan atas dugaan pemalsuan. Saat ini rumor ijazah tiruan Jokowi kembali mencuat. 

"Jadi kami juga mau meluruskan juga sedikit, bahwa ada framing-framing di media seakan-akan, 'tunjukkan saja lah Pak ijazahnya', 'tunjukkan saja pasti selesai kasusnya'. Pertama kami sampaikan, bahwa jika sampai kita tunjukkan, ini merupakan preseden nan sangat-sangat jelek untuk menegakkan norma di republik ini," tutur Yakup di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakup menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga bakal selalu ada prosedur dalam meminta kewenangan seorang penduduk negara, baik mulai gugatan, pelaporan, dan seterusnya.

"Sehingga jika memang ada pihak-pihak nan merasa mereka mempunyai kewenangan untuk itu, silakan. Tapi kan preseden buruknya kenapa? Bayangkan saja, jika kelak misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan saja oleh pihak-pihak nan tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya tiruan ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh norma nan baik? Kan sangat tidak," jelas Yakup.

Baginya, menunggu menunjukkan keaslian piagam Jokowi lewat proses persidangan pun dinilai menjadi pembelajaran norma nan baik bagi masyarakat.

"Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan piagam dan kudu memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktian nan ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik," ujar Yakup.

Kemudian, kata Yakup, kasus ijazah palsu sebenarnya sudah melangkah cukup lama. Terlebih, pihak Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai kampus nan menerbitkan pun menyatakan kebenaran piagam Jokowi.

Terkait keaslian ijazah, puluhan orang mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazahnya tanpa ada keputusan pengadilan.

Masih ramainya rumor ijazah tiruan Jokowi pun diyakini bukan lagi sekadar niat mengonfirmasikan kebenarannya, namun untuk mendiskreditkan alias menyerang martabat.

Dia pun menyatakan, andaikan kliennya diminta menunjukkan piagam oleh pengadil pengadilan, maka perihal itu bakal dipenuhi sesuai patokan norma nan berlaku.

"Siap, sangat siap. Dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa selama itu sesuai nan meminta pihak-pihak berwenang, pasti. Karena Pak Jokowi alim hukum," terangnya.

Yakup menegaskan, memenuhi perintah dari pihak berkuasa bukanlah preseden jelek dalam perihal ini, termasuk andaikan diminta menunjukkan piagam di pengadilan.

"Bukan (preseden buruk), lantaran itu kan dalam sistem, itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedurnya. Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga mempunyai kewenangan nan sama, semua orang mempunyai kedudukan norma nan sama, ialah dalam konstitusi kita kedudukan norma nan sama. Artinya jika itu memang dimintakan oleh norma secara prosedurnya nan benar, pasti Bapak kooperatif dan bakal menunjukkan," Yakup menandaskan.

Isu piagam tiruan Jokowi kembali mencuat. Meskipun pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah menyatakan piagam Jokowi asli, tak sedikit pihak meragukannya. Bahkan muncul sejumlah kajian menyebut piagam Presiden ke-7 RI nan beredar di publik adalah palsu.

Kerap diserang dengan rumor ijazah palsu, Jokowi akhirnya angkat bicara. Tuduhan itu, kata Jokowi, adalah tuduhan murahan nan telah dibantah berulang kali, apalagi oleh pihak UGM.

Mantan wali kota Solo itu menekankan keaslian ijazahnya telah diklarifikasi secara jelas dan tegas oleh pihak universitas.

"Itu tuduhan murahan nan diulang-ulang terus. Dari UGM dulu sudah juga menyampaikan, Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan. Teman juga banyak sekali nan menyampaikan," kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jumat, 11 April 2025.

Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut sudah dibicarakan berbareng kuasa hukumnya saat berjamu ke kediaman pribadinya di Solo. Jokowi menjelaskan bahwa dirinya mempertimbangkan untuk mengambil langkah norma atas penyebaran rumor ini.

Jokowi menegaskan bahwa dirinya betul-betul menjalani perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, dan piagam nan dia terima merupakan piagam resmi nan dikeluarkan oleh universitas.

"Ya kita kan mau menunjukkan bahwa betul-betul, saya itu kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Dan sudah disampaikan tidak hanya sekali kan oleh rektor, oleh dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu," jelas Jokowi.

Dalam kesempatan nan sama, Jokowi juga menyoroti soal beragam perdebatan nan tetap terus bergulir mengenai detail-detail mini dalam arsip tersebut. "Tapi jika tetap urusan huruf lah, kelak urusan angka, wah jika gitu udah," ucapnya.

Jokowi menyatakan prinsip norma bahwa pihak nan menuduh kudu bisa membuktikan tuduhannya. "Siapa nan menuduh, dia juga nan membuktikan. Saya rasa itu," tegas Jokowi.