Mensos Pelajari Usul Demul Soal Vasektomi Syarat Terima Bansos

Jakarta, detikai.com --

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf namalain Gus Ipul mempelajari usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal vasektomi bagi suami sebagai syarat keluarganya menjadi penerima faedah program support sosial hingga beasiswa.

"Ya, ini kami sedang mempelajari buahpikiran itu. Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu buahpikiran baik ya untuk KB, family berencana itu baik. Tapi kami tetap memerlukan waktu untuk bisa mempelajari," kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4).

Ia pun menjelaskan kenapa buahpikiran tersebut tidak bisa langsung dieksekusi. Gus Ipul menyampaikan bahwa penyaluran support itu kudu melalui proses nan ditempuh oleh Kemensos.

"Jadi kita proses dulu, kita pelajari. Seperti penyaluran tahap pertama itu kita tetap pakai info nan lama," kata dia.

Gus Ipul menyampaikan sebetulnya, selain lewat KB, BPJS Kesehatan juga bisa menjadi pintu untuk melakukan pemerataan support dari pemerintah.

"Jadi banyak sih pintu ya untuk menyejahterakan masyarakat, mendorong hadirnya keadilan itu banyak pintu. Jadi saya tetap perlu mempelajari," ucapnya.

Sementara itu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengaku belum membahas usul vasektomi tersebut. Namun, kata Jabo, Kemensos menghormati dan terbuka untuk membahas usul Dedi Mulyadi.

"Sebagai usulan ya tentunya kita sangat terbuka dan menghormati," kata Jabo kepada CNNIndonesia.com, Rabu.

Jabo juga menekankan bahwa Kemensos, dalam menentukan sasaran penerima bansos, merujuk pada Undang-undang dan peraturan pemerintah nan berlaku.

Hal itu kata dia, termasuk juga untuk pemberian support sosial untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Baik itu PKH maupun BPNT, landasannya adalah UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesos dan UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang Bansos Non Tunai, Permensos nomor 01 tahun 2018 tentang PKH, Permensos nomor 4 tahun 2023 tentang Bansos Sembako," ujar dia.

Jabo mengatakan Kemensos juga memberikan support berasas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) nan telah disusun pemerintah.

"Untuk support program PKH di samping masuk desil miskin dan miskin ekstrim dalam DTSEN, syaratnya kudu mempunyai komponen, ialah Ibu hamil, Ibu menyusui, anak sekolah dari SD sampai SMA," ujar dia.

Kendati demikian, Jabo mengatakan pemberian bansos nan dilakukan oleh pemerintah wilayah bakal berjuntai pada patokan dan kebijakan setiap pemerintah daerah.

"Ya jika support sosialnya dari Pemerintah Pusat nan melalui Kemensos syaratnya seperti itu, tetapi jika itu support sosial dari Pemerintah Daerah ya tergantung patokan dan kebijakan wilayah masing-masing," jelas dia.

Dedi Mulyadi sebelumnya mengusulkan vasektomi bagi suami sebagai syarat keluarganya menjadi penerima faedah program support dari pemerintah provinsi.

Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada laki-laki nan dilakukan dengan memotong alias menyumbat saluran sperma (vas deferens) sehingga sperma tidak dapat mencapai air mani saat ejakulasi.

Syarat vasektomi bagi sang suami itu diterapkan agar laki-laki dari kalangan family miskin berperan-serta aktif dalam program Keluarga Berencana (KB) nan berupaya menyiasati tingkat kepadatan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Dedi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima support mulai danasiwa hingga beragam support sosial dari provinsi.

Hal ini, kata Dedi, bermaksud agar pemberian support pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak alias satu family saja.

"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina [karena nan 'doyan' pasti suaminya]. Harus laki-lakinya. Kenapa kudu laki-laki? Karena misalnya kelak perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya alias lainnya," kata Dedi di Bandung, Senin (28/4) dikutip dari Antara.

(mnf/mab/wis)

[Gambas:Video CNN]