Ahmad Luthfi Soal Sekolah Anti Korupsi Kades Seluruh Jawa Tengah: Agar Mampu Swakelola Dana

detikai.com, Jakarta Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi telah mengumpulkan ribuan kepala desa di seluruh wilayahnya untuk mengikuti sekolah anti korupsi di Semarang.

Dia pun menuturkan, Sekolah Anti Korupsi dengan tagline "Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi" nan berjalan di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri Kota Semarang, pada Selasa 29 April 2025 itu bertujuan agar setiap kepala desa bisa mengelola biaya swakelola dengan baik dan benar.

Adapun dalam aktivitas tersebut mengundang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pembicara utama. Kemudian ada Dirkrimsus Polda Jateng, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng, dan Jaksa Fungsional Kejati Jateng. Sementara itu sebagai moderator adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng.

"Jadi kita tidak mau dalam membangun desa, para kepala desa itu tidak tahu namanya biaya swakelola bentuknya kayak apa. Jangan sampai oleh oknum-oknum pada saat transfer wilayah kita berikan, mereka tidak tahu arahnya ke mana, sehingga saya undanglah KPK, Ombudsman, Dirkrimsus, Kejaksaan," kata Ahmad Luthfi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Dia berharap, dengan perihal ini, kepala desa bisa menggunakan dananya dengan tepat sasaran. "Sehingga kepala desa bisa menerima biaya berikut penggunaannya," ungkapnya.

Menurut Ahmad Luthi, sekolah anti korupsi dibutuhkan agar para kepala desa di Jateng juga mengerti pencegahan korupsi nan rawan terjadi dalam pengelolaan biaya desa.

"Bagaimana kepala desa mempunyai pengetahuan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Minimal dia bakal malu jika itu salah," kata dia.

Sebanyak 7.810 kepala desa di seluruh Jawa Tengah bakal berkumpul di Kota Semarang, untuk mengikuti sekolah anti korupsi nan diwajibkan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Sekolah Anti Korupsi dengan tagline "Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi" itu berjalan di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri Kota Semarang, pada Selasa 29 April 2025.

Ahmad Luthfi mengatakan, aktivitas itu krusial bagi orang nomor satu di desa, di seluruh Jawa Tengah. Dalam memimpin desa, mereka wajib mengetahui aturan-aturan pokok, sehingga tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

"Kita bakal kumpulkan Kades. Ini sebagai upaya preventif dan pre-emtif mengenai tindak pidana korupsi," kata Ahmad Luthfi, Senin (28/4/2025).

Dalam aktivitas tersebut, seluruh kades bakal diberikan pembekalan pembangunan, khususnya di pedesaan. Sehingga, anggaran nan dimiliki bisa digunakan tepat sasaran, dan tidak melanggar aturan.

Sebagai pembicara kunci (keynote speaker) pada aktivitas nan diinisiasi Gubernur Jateng itu adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto. Narasumber selanjutnya adalah Dirkrimsus Polda Jateng Kombes Pol Arif Budiman, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng Tri Handoyo dan Jaksa Fungsional Kejati Jateng, Sugeng.

Sementara itu sebagai moderator adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida.

"Kita undang dari KPK, Ombudsman, Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP. Berikan pembekalan pada para kades dalam pembangunan nan alim aturan," tandasnya.

Ahmad Luthfi menekankan bahwa pembangunan desa-desa di Jawa Tengah mesti maksimal. Alasannya, desa bisa menjadi pusat perekonomian.

Terlebih lagi banyak potensi nan bisa dikembangkan di masing-masing daerah.

Kegiatan Sekolah Anti Korupsi Jateng bakal dimulai pukul 08.00 WIB dan disiarkan secara langsung melalui streaming di channel youtube Pemprov Jateng.