Ksal Curhat Ke Dpr Tni Al Nunggak Bbm Rp 3,2 T Ke Pertamina

Sedang Trending 3 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX

detikai.com

Senin, 28 Apr 2025 18:03 WIB

KSAL Muhammad Ali mengungkap TNI AL menunggak Rp3,2 triliun kepada Pertamina untuk BBM. Ia minta tunggakan diputihkan agar operasional tidak terganggu. TNI AL mengaku mempunyai tunggakan BBM sebesar Rp3,2 triliun kepada PT Pertamina (Persero) untuk operasional kapal-kapal. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Jakarta, detikai.com --

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali mengungkap TNI Angkatan Laut menunggak Rp3,2 triliun kepada PT Pertamina (Persero) mengenai penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kapal-kapal.

Ali mengatakan tunggakan hingga triliunan rupiah mengganggu operasional TNI AL. Ia meminta tunggakan itu diputihkan oleh pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk bahan bakar memang ini jika kita berpikir tetap sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 T dan saat ini kita sudah dikenakan kudu bayar utang lagi Rp 3,2 T. Itu sebenarnya tunggakan," kata Ali dalam rapat dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/4).

"Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu aktivitas operasional dan harapannya, sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," sambungnya.

Lebih lanjut, Ali berambisi kebijakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) diatur oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) secara terpusat.

Terlebih, kata dia, penggunaan BBM ini krusial untuk menjaga kondisi alat-alat kapal meski tidak bergerak alias tidak digunakan.

"Kemudian kelak mungkin diatur oleh Kemhan untuk masalah masalah bahan bakar, terpusat oleh Kemhan, harapannya seperti itu," tutur dia.

"Memang nan menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut lantaran kapal kita ini walaupun tak bersuara saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup, dan untuk menghidupkan air condition, AC lantaran jika AC dimatikan peralatan elektronik bakal rusak di dalamnya, itu bahayanya," sambungnya.

Tak hanya itu, Ali menyatakan saat ini BBM nan digunakan oleh TNI tetap menggunakan nilai industri, bukan nilai subsidi seperti nan diberlakukan kepada Polri.

"Terus kemudian bahan bakar kita juga tetap nilai industri, harusnya mungkin bisa dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya, nah ini mungkin perlu disamakan nanti," jelas dia.

(mab/wis)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya