Komisi Vii Dpr: Direksi Rri Seolah Membenturkan Phk Karyawan Akibat Makan Bergizi Gratis

detikai.com, Jakarta Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencecar Direksi TVRI dan RRI nan sempat merumahkan namalain PHK para kontributor di beragam daerah.

Salah satu Anggota Komisi VII DPR nan bersuara, Putra Nababan, menyayangkan adanya narasi di publik seolah PHK nan dilakukan akibat program makan bergizi cuma-cuma (MBG).

"Ini kan ada framing membenturkan. Gara-gara MBG kami di PHK. Nah ini nan tadi Pak Ketua bilang, belum tentu Pak Prabowo suka. Ini nan saya bilang kok ada mis-manage dari narasi. Harusnya bisa ditangani oleh Direksi. Tidak membenturkan makan bergizi gratis dengan pemangkasan," kata Putra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan TVRI-RRI, Rabu (12/2/2025).

Politikus PDIP itu menyebut sekarang rumor pemecatan sudah semakin liar dan melebar ke mana-mana. Putra memandang direksi RRI dan TVRI tidak bisa meredakannya.

"Itu sudah terjadi, di mana-mana ngomong. Bapak-bapak memberikan makan kepada anak-anak kami, tapi anak kami pulang ke rumah. Ternyata ayah mamanya, bapak ibunya tidak punya pekerjaan dan malam ini tidak ada makanan. Ini kan tragis sekali," ujar Putra.

"Kemudian kita membiarkan itu dengan menunggu rekonstruksi. Narasi itu tidak dikendalikan," tambahnya.

Oleh lantaran itu, Putra mengusulkan untuk penganggaran ke depan, efisiensi dilakukan dari atas alias sejajar direksi, bukan dari bawah alias pegawai rendahan.

"Dimulai dari atas pemotongannya. Saya rasa ketua setuju ya, jika pemotongan dimulai dari atas ya. Bukannya mulai dari bawah," kata Putra.

Pada rapat selanjutnya, PDIP meminta ketua komisi tidak langsung setuju mengetuk palu anggaran melainkan kudu ada terlebih dulu janji para dewan untuk tindak memecat pegawai, baik pegawai tetap maupun honorer dan outsourcing.

"Pimpinan, ketika ada nan meminta, beliau-beliau ini untuk meminta restu dari DPR tanggal 14 Februari nanti, saya minta izin sama ketua untuk menegaskan bahwa program prioritas dari empat lembaga mitra kita ini adalah mengutamakan tidak mem-PHK karyawan dalam corak apa pun. Mau tenaga kerja itu tetap, tidak tetap, honorarium alias apa pun, tidak di PHK dulu," tegasnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan Lembaga demi dalih agar shopping negara lebih berakibat langsung bagi masyarakat. Salah satu lembaga nan t...