Ketua Pdip Tegaskan Dukungan Ke Pemerintahan Prabowo, Bukan Gibran

Medan, detikai.com --

Ketua DPD PDIP Rapidin Simbolon menyatakan bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu diungkap Rapidin dalam aktivitas pendidikan politik dan kepemimpinan kader PDIP se-Sumut di Medan, Sabtu (15/3) malam. Rapidin mengaku sengaja tak menyebut nama Gibran saat dirinya menyatakan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo.

"Kader-kader ini pengarahan dari Bu Ketum memandang kondisi dan dinamika politik nan kita hadapi sekarang ini, bahwa PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Saya sengaja tidak sebutkan Gibran nya ya," kata Rapidin di hadapan para kader PDIP.

Meski mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, Rapidin mengatakan PDIP tetap berkedudukan sebagai kontrol politik nan bekerja untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan kepentingan rakyat dan prinsip demokrasi.

"Kita tetap oleh Ibu Ketum kita tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Tetapi PDIP merupakan partai nan menjadi satu satunya nan menjalankan check and balance," sebutnya.

Rapidin menekankan PDIP saat ini sebagai satu-satunya partai nan konsisten menjalankan kegunaan check and balance.

"Kita mendukung, tapi kita tetap mengadakan check and balance terhadap jalannya pemerintahan sekarang. Kami juga di DPR RI menjalankan perihal nan sama. Bukan berfaedah kita tidak mendukung pemerintahan, kita mendukung sepenuhnya," tegasnya.

Anggota DPR RI ini juga menekankan pentingnya bunyi kritis dari PDIP. Oleh lantaran itu, Rapidin mengingatkan para kader partai di seluruh tingkatan, dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota, untuk berfaedah sebagai pengawas nan efektif dalam memonitor jalannya kebijakan pemerintah.

"Ibu ketum mengatakan bersuara untuk kebenaran, kejujuran untuk integritas. Bersuara untuk memihak rakyat miskin, rakyat jelata, wong cilik. Saya juga sebagai salah satu personil DPR RI di Komisi 13 nan menangani bagian HAM. Kami sangat keras bersuara tentang HAM terutama di Sumut," katanya.

Diketahui dari delapan parpol nan mempunyai bangku di DPR, hanya PDIP yang sejauh ini belum masuk Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Prabowo-Gibran.

Gibran yang merupakan anak sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) telah diberhentikan berbareng ayahnya dari keanggotaan PDIP.

'Memanasnya' hubungan Jokowi dan family dengan PDIP tak lepas dari dua belah pihak nan berseberangan pada Pilpres 2024 lalu.

Pekan lalu, Jokowi mengatakan dirinya sudah lama mendiamkan beragam serangan dari beragam pihak, termasuk PDIP. Namun dia menegaskan kesabaran tersebut ada batasnya.

"Saya itu udah diem lho ya. Difitnah saya diam, dicela saya diam,dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Sayangalah terus lho. Tapi ada batasnya," kata dia kepada wartawan di kediamannya, kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3).

Jokowi juga membantah tudingan dirinya pernah mengirim utusan untuk meminta PDIP agar tidak memecatnya.

"Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, biar jelas. Siapa? Siapa?" kata Jokowi.

Konflik tanah budaya di Sumut

Pada kesempatan itu,  Rapidin juga menyoroti persoalan tanah budaya nan kerap kali menjadi sengketa di Sumatera Utara. Ia mengingatkan para kader PDIP untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, nan sering kali terabaikan.

"Karena sekarang ini kewenangan masyarakat terhadap tanah budaya banyak dikomplain oleh pengusaha menjadi kewenangan miliknya. Jadi ini kita sarankan para personil DPRD nan kami hormati untuk memperjuangkan kewenangan hak masyarakat," ucapnya.

Menurutnya PDIP bakal terus memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama masyarakat nan kurang bisa dalam mendapatkan keadilan, baik di bagian norma maupun pemerintahan. Rapidin menekankan bahwa partai ini berkomitmen untuk menjadi wakil rakyat nan tidak hanya sekadar memberikan support politik, tetapi juga berkedudukan aktif dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat.

"Karena masyarakat ini tidak semua nya mengerti tentang hukum, tidak semuanya mengerti mengadu ke mana. Oleh lantaran itu fraksi PDI-P merupakan perpanjangan masyarakat untuk memihak kewenangan hak masyarakat. Jadi ini pengarahan ibu ketum untuk kita berjuang di garda terdepan untuk melindungi masyarakat kita," paparnya.

(fnr/kid)

[Gambas:Video CNN]