Keluhan Pengusaha As Soal Perizinan, Tkdn, Hingga Birokrasi Ri

Jakarta -

Sejumlah pengusaha Amerika Serikat (AS) mengeluh soal halangan perdagangan di Indonesia, mulai dari perizinan hingga patokan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Keluhan ini disampaikan ke Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie saat kunjungan ke AS beberapa waktu lalu.

Menurut Anindya, hal-hal nan dikeluhkan para pengusaha AS ini telah ada sejak sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor balasan.

"Jadi hal-hal nan membikin lebih susah berbisnis walaupun bukan masalah tarif, kuota, TKDN, perizinan," kata Anindya, dalam konvensi pers di The Convergence Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

Anindya menilai keluhan dari pengusaha AS bisa menjadi referensi bagi pemerintah melakukan deregulasi. Namun tetap, pemerintah juga perlu menjagai industri di dalam negeri.

Dari sisi bumi upaya sendiri, menurutnya penerapan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bisa menjadi solusi dalam mempermudah upaya hingga perizinan. Akan tetapi, perihal ini juga mesti dicermati, mengingat Kadin menaungi banyak pelaku upaya di Tanah Air.

Dalam kesempatan nan sama, Wakil Ketua Umum Bidang Strategis Kadin, Erwin Aksa, mengatakan keluhan lainnya nan disampaikan oleh para pengusaha dan juga perwakilan pemerintah AS adalah menyangkut non tariff barriers (NTBs). Misalnya, untuk melakukan assessment perusahaan susu saja memerlukan waktu hingga 3 tahun sejak permintaan diajukan.

"Kemudian ada persoalan nan mereka angkat juga seperti untuk (impor) daging, persoalan legal dan juga beragam macam birokrasi nan mereka anggap menghalang perusahaan Amerika untuk bisa masuk ke Indonesia. Dan juga tadi sudah disampaikan masalah kuota impor produk-produk agriculture nan masuk ke Indonesia tetap dianggap memerlukan kuota," ujar Erwin.

Erwin juga kembali menyinggung tentang kebijakan TKDN nan dinilai menghalang pengusaha AS berjualan, seperti nan terjadi pada produk Apple. Hal-hal tersebutlah nan mendapat perhatian besar dari pemerintah AS.

"Dan kita berambisi dalam waktu 2 bulan ke depan ini kita bisa melakukan relaksasi memberikan nan terbaik, membeli peralatan Amerika lebih banyak sehingga tarif nan diberikan kepada Indonesia itu bisa wajar dan sama seperti negara-negara nan tentunya sahabatnya Amerika," kata Erwin.

(shc/hns)