Kebijakan Efisiensi Anggaran Prabowo Disorot, Pakar: Tak Bisa Apbn Untuk Yang Sifatnya Foya-foya

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 12 Februari 2025 - 05:07 WIB

Jakarta, detikai.com - Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto nan menerapkan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga jadi sorotan. Pakar kebijakan publik pun ikut menganalisa mengenai langkah Prabowo itu.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menilai APBN memang tak boleh dihambur-hamburkan untuk aktivitas nan tak penting. Efisiensi anggaran itu bertindak untuk pagu anggaran tahun 2025. 
Trubus menuturkan Prabowo sebagai kepala negara mau kementerian dan lembaga menentukan skala prioritas dalam programnya.

“Jadi, Pak Prabowo maunya ini program-program nan sama, itu nan istilahnya ada kemiripan sama, itu nan diefisienkan," kata Trubus, dikutip pada Rabu, 12 Februari 2025.

Dia menekankan dengan kebijakan efisiensi bakal menempatkan kementerian, lembaga, dan pemda bisa menjalankan program sesuai tupoksi.

"Memang ini kan kebijakan sifatnya mendorong kepada kementerian/lembaga dan wilayah untuk menempatkan skala prioritas di dalam program itu, sesuai dengan tupoksinya,” jelas Trubus.

Trubus mengatakan demikian lantaran selama ini APBN kerap digunakan untuk kegiatan-kegiatan nan tak perlu.

“Kemudian, nan bikin rame juga itu. ASN-ASN nan selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran nan besar. Nah ini nan kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu,” tutur Trubus.

Pun, bagi dia, kebijakan efisiensi Prabowo itu juga jadi ujian para menteri alias kepala lembaga untuk memahami visi dan misi Prabowo. 

“Nah terus, program prioritasnya apa? Nah, jadi dalam perihal ini lebih menempatkan gimana seorang pemimpin itu bisa membikin program-program nan sifatnya pro-publik lah, untuk kebutuhan publik gitu,” ujar pengajar Universitas Trisakti itu.

Dia menekankan APBN tak bisa dihambur-hamburkan nan sifatnya foya-foya.

“Jadi tidak bisa APBN dihambur-hamburkan untuk hal-hal nan sifatnya. Pokoknya foya-foya lah selama ini kan, nan perjalanan dinas, nan ATK, nan nilainya sampai besar sekali,” jelas Trubus.

Lebih lanjut, dia menuturkan penghematan anggaran itu bisa dialokasikan untuk program-program prioritas sesuai visi misi Prabowo. Salah satunya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kemudian, program swasembada pangan agar Indonesia tak selalu impor untuk beras maupun hasil perkebunan lainnya.

Namun, di sisi lain, Trubus juga menyarankan agar pemerintah membikin kebijakan izin mengenai terkait peraturan teknis, petunjuk penyelenggaraan (juklak). Selain itu, dibuatnya petunjuk teknis (juknis) untuk mengatur program-program apa saja nan kudu dipangkas.

“Bagi wilayah alias kementerian lembaga nan baru, itu kan bingung. Jadi mau menerjemahkan itu bingung gitu,” kata Trubus.