Iup Tambang Dicabut, Galih Kartasasmita Sebut Pemerintah Bisa Seimbangkan Ekonomi Dan Ekologi

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 11 Juni 2025 - 17:17 WIB

Jakarta, detikai.com – Politisi Partai Golkar, Galih D Kartasasmita, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, nan mencabut izin upaya pertambangan alias IUP pada empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, membuktikan adanya keseimbangan pembangunan.

Galih mengatakan, ini patut diapresiasi. Sebab, pemerintah bisa menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan alias alam. Dimana Raja Ampat dikenal bakal kekayaan ekologinya.

"Ini bukti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa seimbang antara ekonomi dan ekologi, sudah semestinya aktivitas ekonomi tetap kudu memikirkan lingkungan sekitar," kata Galih dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu 11 Juni 2025

Pencabutan IUP diumumkan pemerintah melalui keterangan pers berbareng di Kantor Kepresidenan, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 10 Juni 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia nan juga didampingi Mensesneg, Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup, mengumumkan pencabutan pada empat perusahaan. Yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Pencabutan izin ini dilakukan setelah pertimbangan menyeluruh nan melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan.

Keputusan diambil setelah dilakukan penyelidikan internal. Juga ada bunyi dari publik nan memandang kondisi di lokasi. Potensi kerusakan lingkungan lantaran aktivitas pertambangan juga ada. Sehingga menakut-nakuti area nan dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

Galih pun mengapresiasi respon sigap Menteri Bahlil, setelah mendapat pengarahan langsung dar Presiden Prabowo.

"Respon sigap dari Pemerintaha Presiden Prabowo dan Menteri ESDM pak Bahlil Lahadalia ini krusial agar diketahui kondisi riil dilapangan dan kiranya perlu juga dilakukan kajian secara menyeluruh atas perizinan tambang nan ada,"  kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Kajian tetap perlu dilakukan, agar seluruh izin tetap melangkah sesuai perundang-undangan dan berwawasan lingkungan. Raja Ampat, kata dia, kudu dijaga kelestarian dan keindaha alamnya.

"Dibandingkan pertambangan nan bisa habis, sektor pariwisata tentu bisa terus ada selama kita menjaganya dengan baik," pungkasnya.