Istana Buka Suara Buntut Pernyataan Fadli Zon Pemerkosaan Massal '98

Jakarta, detikai.com --

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi buka bunyi buntut polemik pernyataan Fadli Zon soal tidak adanya pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998.

Hasan meminta seluruh pihak untuk tidak mengambil konklusi secara cepat.

"Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi obrolan tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan nan sedang dilakukan oleh para mahir sejarah dalam menulis sejarah Indonesia," kata Hasan di kantornya, Jakarta, Senin (16/6).

Ia meminta agar publik memberi waktu bagi tim sejarawan untuk bekerja menggarap proyek tersebut.

Hasan menyebut sejarawan nan menggawangi tim penulisan ulang sejarah ini merupakan mereka nan mempunyai kredibilitas tinggi.

"Kalau dia mengerti sejarah silakan perbincangan dengan para mahir sejarah, jika bukan mahir sejarah ya kita baca sebagai macam bacaan-bacaan saja ya, referensi di media sosial ya," ucapnya.

Pernyataan Fadli dalam wawancara "Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah" nan tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025 menuai kritik keras. Menurut dia, tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan rasial 1998 tersebut tidak terbukti.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid menyebut pernyataan Fadli tersebut merupakan corak penyangkalan dobel demi mengelak dari kesalahan.

"Jelas keliru ucapan nan bilang perkosaan massal saat kerusuhan rasial 13-15 Mei 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya. Rumor adalah cerita alias laporan nan beredar luas di masyarakat tapi kebenarannya diragukan lantaran tidak ada otoritas nan mengetahui kebenarannya," kata Usman dalam konvensi pers Koalisi Perempuan Indonesia, Jumat (13/6).

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas nan terdiri dari 547 pihak baik organisasi maupun perseorangan menilai pernyataan Fadli sebagai corak manipulasi sejarah.

"Kami menilai pernyataan tersebut merupakan corak manipulasi, pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas tragedi kemanusiaan nan terjadi khususnya kekerasan terhadap wanita dalam peristiwa Mei 1998," ujar koalisi dikutip dari laman KontraS, Minggu (15/6).

(mnf/isn)

[Gambas:Video CNN]