Israel Akan Kerahkan 10 Ribu Pasukan Cadangan Serbu Gaza Lagi

Jakarta, detikai.com --

Israel berencana mengerahkan sekitar 10 ribu orang pasukan persediaan untuk kembali melakukan serangan besar-besaran ke Gaza, Palestina.

Media Israel, dilansir AFP, menyebut langkah itu dilakukan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu marah atas langkah Qatar menangkap dua orang ahli bicaranya.

Sejumlah media massa menyebut militer Israel telah memerintahkan pasukan persediaan menggantikan tentara aktif dan pasukan wajib militer di Israel dan Tepi Barat. Dengan begitu, para tentara aktif dan pasukan wajib militer bisa diterjunkan ke Gaza.

Seorang ahli bicara militer Israel tidak membantah ataupun membenarkan berita tersebut. Akan tetapi, beberapa sumber wartawan AFP menerima perintah mobilisasi tersebut.

Lembaga penyiaran publik Israel menyebut kabinet keamanan Israel dijadwalkan rapat pada hari ini. Rapat dilakukan untuk menyetujui ekspansi serangan militer di Gaza.

Israel melanjutkan operasi besar di Gaza, Palestina, 18 Maret 2025. Lanjutan agresi itu dilakukan tengah kebuntuan atas gencatan senjata nan telah berjalan dua bulan.

Gencatan senjata diinisiasi oleh Qatar dengan support Amerika Serikat (AS) dan Mesir. Upaya gencatan senjata nan dimulai Januari 2025 mengalami kebuntuan beberapa pekan terakhir.

Netanyahu menuding Qatar, "Bermain dua kaki dengan dengan pernyataan basa-basi."

Melalui akun X, Netanyahu menyatakan Qatar harus, "Menentukan apakah berpihak kepada peradaban alias kebiadaban Hamas."

AFP melaporkan Netanyahu lebih vokal menyuarakan perang akhir-akhir ini lantaran berada dalam tekanan pendukung sayap kanan garis keras. Dia bisa kehilangan koalisi pemerintahan tanpa golongan tersebut.

"Israel bakal memenangkan perang nan setara ini dengan langkah nan adil," ujar Netanyahu.

Majed Al-Ansari, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, menolak komentar nan menghasut tersebut.

Dia menyebut komentar itu, "Jauh dari standar paling dasar tanggung jawab politik dan moral."

Israel juga telah memblokir semua kiriman support ke Gaza, Palestina sejak 2 Maret. Langkah itu memicu peringatan dari PBB mengenai potensi musibah kemanusiaan.

Bersambung ke laman berikutnya...