Ini Alasan Rapat Komisi X Dpr Dengan Mendiktisaintek Satryo Digelar Tertutup

detikai.com, Jakarta - Komisi X DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro di tengah polemik dengan pegawainya, Kamis (23/1/2025). Namun rapat tersebut digelar secara tertutup. 

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan argumen pihaknya menggelar rapat dengan Mendikti Saintek Satryo secara tertutup. Menurut dia, rapat digelar tertutup agar Satryo bisa blak-blakan kepada Komisi X DPR RI.

"Karena banyak perihal nan sebaiknya dibahas secara terbuka di internal. Kalau terbuka kan enggak jadi blak blakan," kata Hetifah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Dia berkilah digelarnya secara tertutup rapat bukan lantaran kasus Satryo nan tengah menjadi sorotan. Sebelumnya, kata dia, Komisi X DPR juga rapat berbareng Mendikdasmen secara tertutup.

"Kemarin dengan Mendikdasmen tertutup juga. Jadi dengan demikian kita bisa menerima info nan memang belum terbuka untuk publik dan sedang dilakukan lantaran belum jadi keputusan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan rapat dengan Mendiktisaintek Satryo kelak tidak hanya membahas soal polemik di Kemendiktisaintek nan tengah menjadi sorotan. "Beberapa perihal terutama aktivitas 2024-2025 dan rumor isu aktual," ungkapnya.

"Ini nan pertama di tahun 2025. Jadi pasti bakal banyak rumor nan dibahas. InsyaAllah nan publik mau ketahui," ucap personil DPR dari Fraksi Golkar itu menandaskan.

Reporter: Alma Fikhasari

Merdeka.com

Sebelumnya diberitakan, tindakan demo sejumlah Apartur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) pada Senin (20/1/2025) turut menjadi perhatian DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pertimbangan ataupun pergantian menteri mengenai adalah kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Apakah dievaluasi alias tidak itu prerogatif Presiden," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Puan meminta penyelesaian kasus itu dilakukan secara transparan. "Semua perihal nan terjadi di Kementerian itu bisa ditindak lanjuti secara transparan di internal," kata dia.

Puan memastikan Komisi X bakal menindaklanjuti kasus tersebut. "DPR bakal mencermati dan menindak lanjutinya di komisi terkait," kata dia.

Sementarai itu, Mendikti Saintek Satryo membantah mengenai viral rekaman audio berisi kemarahan, nan diduga dirinya, kepada pegawai di rumah dinas. Narasi nan menyebut dirinya kerap melakukan penamparan juga dia bantah.

"Ini tidak ada penamparan sama sekali, sama sekali tidak betul (informasinya)," kata Satryo.

Satryo tidak menjelaskan secara rinci siapa dan berapa banyak pegawai nan dimutasi hingga akhirnya memunculkan kemarahan. Dia hanya menegaskan, sesuai patokan bahwa kementerian diminta tidak berperilaku boros.

"Intinya kita sedang bersih-bersih, luruskan biaya aktivitas nan dianggap oleh kami pemborosan. Ini kementerian tidak boleh boros. Ini mungkin ada nan tidak nyaman," kata Satryo.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebut rekaman nan beredar di media sosial bukan suaranya.

"Itu bukan bunyi saya," ucap Satryo di Jakarta, Selasa (21/1/2025), seperti dilansir dari Antara.

Ia menegaskan, rekaman nan tersebar di media sosial (medsos), nan di mana dia diduga memprotes tentang jaringan Wi-Fi kepada pegawainya adalah tidak benar.

Satryo juga menanggapi tentang keputusan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek RI Togar M Simatupang nan menyebut bahwa terdapat cara-cara lain selain demonstrasi, misalnya melalui obrolan dan upaya-upaya persuasif.

"Ya, tadi kan itu upaya kita untuk membikin pengalaman nan sama antara kami dengan mereka. Ke depan, kita masing-masing bakal berkomunikasi, toh satu instansi juga, kita bisa berjumpa dan berbual setiap saat, masing-masing juga punya atasannya dan bisa diskusi," kata Mendikti Saintek.

Satryo juga membantah pihaknya melakukan pemecatan, tetapi menyebut mutasi dan rotasi nan merupakan perihal biasa di suatu lembaga alias kementerian.

"Untuk diklarifikasi, dan tadi juga sudah saya sampaikan kepada nan bersangkutan, kementerian tidak pernah memecat siapa-siapa. nan ada, pemerintah itu, kementerian mengadakan mutasi alias rotasi, betul-betul sesuatu nan memang umum dikerjakan oleh sebuah institusi, lembaga dari pemerintah maupun non-pemerintah," papar Satryo.