Ini Alasan Pemerintah Tahan 100% Dhe Di Ri Selama 1 Tahun

Jakarta, detikai.com - Pemerintah memperbarui patokan mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan ini bakal memaksa eksportir menyimpan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) selama 1 tahun.

Kemenko Perekonomian menegaskan kebijakan ini diambil pemerintah untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan optimasi pemanfaatan sumber daya alam nan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengedepankan kepentingan nasional.

"DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian bakal ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan," katanya, Selasa (21/1/2025).

Airlangga menyatakan bahwa patokan baru DHE SDA nan juga merupakan pengarahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut bakal mewajibkan eksportir menempatkan sebesar 100% DHE SDA di Indonesia minimal selama satu tahun. Kebijakan DHE SDA sebelumnya mewajibkan para eksportir menempatkan minimal 30% dari DHE SDA dengan jangka waktu minimal 3 bulan.

Airlangga juga mengatakan Pemerintah juga mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh stakeholder. Pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara seksama dengan agar kebijakan DHE SDA tidak memberatkan eksportir dan tidak bakal mempengaruhi keahlian ekspor nasional.

Airlangga menegaskan dengan diberlakukannya kebijakan DHE SDA terbaru, maka penambahan persediaan devisa bakal bertambah dan memperkuat perekonomian Indonesia.

"Kebijakan Pemerintah mengenai DHE sebagaimana nan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, tetap mempertimbangkan kondisi upaya kecil, khususnya eksportir dengan nilai ekspor nan lebih kecil," tegasnya.

Dalam peraturan terbaru, Pemerintah memberikan pengecualian bagi eksportir dengan nilai ekspor tertentu agar tidak memberatkan. Ekspor dengan nilai di bawah US$ 250 ribu per transaksi tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengelolaan DHE. Ketentuan tersebut bermaksud untuk memberikan kelonggaran kepada eksportir mini nan mempunyai modal dan transaksi terbatas serta untuk melindungi upaya mini agar tetap kompetitif di pasar internasional.

(haa/haa)

Next Article Prabowo Mau Dolar Eksportir Ditahan Lebih Lama, Janjikan Insentif