ARTICLE AD BOX
Jakarta, detikai.com – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berkilah proses hukum nan sekarang menjeratnya tidak bisa dilepaskan dari sikap politiknya selama ini.
Dia menyatakan ada upaya pembungkaman terhadap dirinya, lantaran mempertahankan prinsip Satyam Eva Jayate, ‘kebenaran pasti bakal menang’, nan terus dia perjuangkan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Hasto menekankan, ada empat sikap politik nan dia pegang teguh dan justru membuatnya menjadi sasaran penegakan hukum, dalam perihal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nan sarat dengan kepentingan politik. Dia pun menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai dalang di kembali beragam tekanan norma nan saat ini dia hadapi.
Pertama, kata Hasto, lantaran terkait penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U-20. Hasto menegaskan bahwa PDIP secara resmi menolak kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 tahun 2023. Sikap ini, tekan Hasto, berpijak pada konstitusi, sejarah, serta prinsip kemanusiaan nan telah menjadi komitmen Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.
"Pembebasan dan kemerdekaan Palestina adalah sikap politik resmi nan telah ditegaskan oleh pemerintah Indonesia sejak lama. Kini, bumi pun mengutuk kekejaman Israel. Ini adalah Satyam Eva Jayate pertama," kata Hasto dalam konvensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.
Kedua, lanjut Hasto, lantaran mengenai menolak perpanjangan masa kedudukan Presiden saat itu.
Hasto juga menegaskan bahwa PDIP secara tegas menolak wacana perpanjangan masa kedudukan Presiden Jokowi alias tiga periode.
Menurutnya, prinsip nan dipegang oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri sudah jelas, ialah tetap berpegang pada Pasal 7 UUD 1945, nan mengatur bahwa masa kedudukan presiden hanya dua periode.
"Seluruh masyarakat, akademisi, dan beragam komponen bangsa juga menolak perpanjangan masa kedudukan ini. Ini adalah Satyam Eva Jayate kedua, menjaga konstitusi dari kepentingan politik segelintir orang," ujarnya.
Selanjutnya, ketiga, lantaran mengkritik keputusan MK nan dinilainya menakut-nakuti demokrasi. Hasto menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023, nan dia anggap sebagai corak penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan manipulasi hukum.
"Ini adalah corak kombinasi tangan Presiden Jokowi dan Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Keputusan ini menjadi titik paling gelap dalam sejarah kerakyatan Indonesia," kata Hasto.
Hasto menambahkan bahwa Megawati sangat keras menentang keputusan tersebut lantaran bertentangan dengan semangat kerakyatan nan diatur dalam undang-undang.
"Ketika konstitusi dilanggar melalui abuse of power, maka bisa menciptakan krisis. Ini adalah Satyam Eva Jayate ketiga, menjaga kerakyatan dari manipulasi hukum," ujarnya.
Keempat, ungkap Hasto, lantaran menentang penyalahgunaan Bansos dalam Pemilu 2024.
Hasto juga mengkritik keras penyalahgunaan support sosial dalam Pemilu 2024, nan dinilainya, menjadi perangkat politik untuk membujuk rakyat.
"Masyarakat mencatat begitu masifnya intimidasi terhadap kepala desa, aktivis, jurnalis, tokoh prodemokrasi, personil legislatif, pengusaha, hingga kepala daerah," ujarnya.
Dia apalagi mengutip pernyataan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan pada 8 Februari 2024, nan menyebut bahwa dari Rp500 triliun biaya bansos, hanya Rp250 triliun nan betul-betul sampai ke masyarakat.
"Inilah penyalahgunaan finansial negara dalam proses elektoral nan semestinya juga menjadi perhatian. Ini adalah Satyam Eva Jayate keempat, menjaga keadilan dalam kerakyatan dan menolak politik transaksional," ujarnya.
Hasto Kristiyanto
Photo :
- detikai.com.co.id/Edwin Firdaus
Dalam kesempatan sama, Hasto juga menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi proses norma di KPK. Namun, dia meminta norma tak boleh dijadikan perangkat politik untuk menekan pihak tertentu.
"Saya siap menjalani seluruh akibat hukum. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ini adalah bagian dari tekanan politik," kata Hasto.
Hasto menambahkan, bahwa empat sikap politik nan dia perjuangkan justru membuatnya menjadi target. "Semua ini adalah upaya mempertahankan kebenaran. Kebenaran pasti bakal menang," imbuhnya.
Halaman Selanjutnya
Hasto juga menegaskan bahwa PDIP secara tegas menolak wacana perpanjangan masa kedudukan Presiden Jokowi alias tiga periode.