Golkar Tegaskan Bahlil Ambil Kebijakan Pro Rakyat Dalam Tambang Nikel Raja Ampat

• 

• Berita

• Politik

Sabtu, 7 Juni 2025 - 14:36 WIB

Jakarta, detikai.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menyatakan support penuh terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Ia menilai kebijakan nan diambil oleh Bahlil berpihak kepada rakyat dan membuka kesempatan bagi sektor upaya mini dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.

“Kami menilai kebijakan ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. UMKM kudu mendapat akses nan lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara datang untuk mereka,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Sabtu, 7 Juni 2025.

Ia mencontohkan kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, nan dihentikan sementara oleh Bahlil.

Sarmuji mengatakan bahwa izin tambang tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya, tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang. 

“Jangan sampai publik terjebak pada narasi nan tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang gimana negara datang untuk rakyat,” ujarnya.

Sarmuji juga mengatakan selama ini sektor pertambangan nasional condong didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan nan bertindak sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, apalagi membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM nan hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

“Kebijakan baru ini adalah koreksi krusial agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menegaskan Bahlil mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan nan lebih populis. 

Salah satunya adalah keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang, sehingga mereka nan selama ini terpinggirkan memperoleh ruang partisipasi nan lebih besar.

"Ini menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan," katanya.

Bahlil juga mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar nan selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama nan berasal dari wilayah setempat. 

Menurut Sarmuji langkah itu memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku upaya lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

“Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil. Ini menunjukkan bahwa negara datang untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sarmuji menyoroti bahwa mafia impor minyak nan selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya juga ikut menyerang Bahlil.

“Mafia impor minyak nan menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil nan berupaya meningkatkan lifting migas. Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan nan sebenarnya berpihak pada rakyat,” katanya.

Di tengah langkah-langkah progresif Menteri Bahlil, para pengusaha ‘hitam’ nan dirugikan oleh kebijakan ini justru melawan kembali dengan beragam cara. Mereka, kata Sarmuji, apalagi menumpangi isu-isu nan sebenarnya bukan kesalahan Bahlil untuk menggiring opini publik.

“Serangan nan diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan nan merasa terganggu. Saya minta publik untuk tidak terkecoh oleh narasi mereka,” imbuhnya.

Fraksi Partai Golkar DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan populis nan berpihak pada rakyat dan mendukung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional nan lebih setara dan inklusif.