Golkar Respons Kritikan Rapat Ruu Tni Di Hotel Mewah: Full Maraton Siang Malam

• 

• Berita

• Politik

Senin, 17 Maret 2025 - 07:10 WIB

Jakarta, detikai.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji merespons kritikan masyarakat mengenai pembahasan rapat panitia kerja (Panja) revisi UU TNI nan digelar di hotel mewah. Adapun rapat itu berjalan sejak Jumat, 14 Maret hingga Sabtu, 15 Maret 2025. Bahkan, rapat dilakukan secara diam-diam dan tertutup.

Sarmuji menilai, pembahasan rapat Panja RUU TNI digelar di hotel lantaran pelaksanaannya nan full maraton dari siang hingga malam.

"Itu aktivitas di hotel, di luar instansi jika diperlukan saja misalkan sangat intens. Tapi, bisa ditanyakan ke Sekjen, mungkin lantaran full maraton siang malam, enggak mungkin diadakan di instansi dan diadakan di luar kantor. Tapi, sepanjang bisa di kantor, selama ini di kantor," ujar Sarmuji kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, dikutip Senin, 17 Maret 2025.

Di sisi lain, Sarmuji menganggap kritikan masyarakat terhadap RUU TNI merupakan perihal nan wajar. Namun, dia meminta segala masukan dan kritikan kudu disampaikan dengan langkah nan baik.

"Ya aspirasi masyarakat kita hargai, ya, tapi tolong disalurkan dengan langkah cara nan tepat," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indra Iskandar, memberikan penjelasan mengenai dengan penyelenggaraan rapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI membahas revisi Undang-Undang (UU) TNI nan digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Indra mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat panja nan digelar di hotel tersebut sudah atas izin ketua DPR dan juga sesuai dengan tata tertib sebagaimana dalam Pasal 254.

“Ya jadi kita bicara patokan dulu gitu ya, patokan berangkaian dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di gedung DPR,” kata Indra kepada wartawan seperti dikutip, Minggu 16 Maret 2025.

Indra menuturkan, pihak dari sekretariat DPR sudah melakukan penjajakan terhadap beberapa hotel untuk kesiapan dijadikan tempat penyelenggaraan rapat panja tersebut.

Selain itu, Indra melanjutkan, pemilihan hotel untuk dijadikan tempat rapat panja Rancangan Undang-undang (RUU) TNI itu diutamakan nan mempunyai kerja sama government rate dengan nilai nan terjangkau.

“Jadi itu pertimbangannya dan itu sudah prosedur-prosedur itu sudah kita lakukan, lantaran ini memang rapat-rapat tentu, lantaran ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi, memang kudu dilakukan di tempat nan ada tempat istirahat,” kata Indra.

Indra mengaku DPR tetap mempunyai 50 persen anggaran untuk aktivitas seperti revisi Undang-undang (UU ) nan strategis. Meski, kata dia, DPR terkena pemotongan anggaran imbas kebijakan efisiensi dari pemerintah.

“Kita tetap punya anggaran nan 50 persennya lagi, dan itu tentu menjadi prioritas kita juga lantaran RUU ini juga bagian dari sasaran legislasi DPR gitu ya. Jadi jika keterkaitan dengan penghematan, ini kita tetap punya anggaran persediaan dari nan 50 persen dengan sangat hati-hati tentu kita menghitung RUU apalagi nan kudu diselesaikan dengan format konsinyir gitu," ujarnya.