Gibran Minta Maaf Atas Kekisruhan Kebijakan Baru Lpg 3 Kg

detikai.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pangkalan gas 3 kg di Jl. Menteng Wadas Timur, Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

Tinjauan dilakukan di salah satu pemasok sub pangkalan resmi berjulukan Toko Merry. 

Mengutip siaran pers, setibanya di lokasi, Gibran menyaksikan langsung masyarakat membeli gas dari truk resmi milik Pertamina.

Menurut dia, pengedaran LPG kudu tertib dan setara untuk menghindari kelangkaan serta perubahan nilai nan dapat merugikan masyarakat, terutama pelaku upaya mini di sektor kuliner. 

Gibran berharap, kebijakan baru bisa dijalankan dengan baik oleh semua pihak. Tujuannya, demi menutup celah penimbunan LPG secara terlarangan nan berpotensi mengganggu kesiapan di pasaran.

Tak lupa, mantan wali kota Solo ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perubahan kebijakan nan sempat membikin gaduh. Ia berpesan, kepada semua pihak agar tidak ragu untuk melapor ke pemerintah jika kembali ditemui kendala.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu meyakini, dengan pengedaran nan lebih terstruktur melalui sub-pangkalan resmi, masyarakat dapat memperoleh LPG bersubsidi dengan nilai nan wajar, serta para pelaku upaya mini dapat menjalankan usahanya dengan lancar tanpa halangan akibat pasokan nan tidak stabil. 

Dia pun memastikan, pemerintah bakal terus memantau penyelenggaraan kebijakan ini guna memastikan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas.

Kebijakan Kementerian ESDM nan melarang pengecer menjual LPG 3 kg menuai pro dan kontra. Klaim disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, perihal itu dilakukan demi subsidi tepat sasaran dan memperbaiki proses pengedaran nan lebih baik.

Menanggapi perihal itu, Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) PM HMI Abdul Hakim El mengatakan, kebijakan tersebut adalah tindakan nan populis lantaran mempertimbangkan aspek kesejahteraan rakyat namun eksekusinya nan perlu diperbaiki.

“Kebijakan itu populis hanya saja memang memerlukan waktu dalam penerapannya, setidaknya Kementerian ESDM bisa melakukan langkah sosialisasi terlebih dahulu, agar kebijakan tidak terkesan tergesa-gesa,” kata Abdul dalam keterangan diterima, Rabu (5/2/2025).

Abdul pun mencermati, atas situasi terkait, muncul respons Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengenai kebijakan tersebut bukan perintah Presiden Prabowo. Dalam hematnya, Abdul mengatakan kudu dipisahkan posisi nan berkepentingan berada di ranah legislatif sehingga tidak tepat jika berbincang atas nama eksekutif.

“Respons Sufmi Dasco dinilai tidak tepat mengingat kebijakan nan diambil oleh Kementerian ESDM adalah ranah eksekutif,” Abdul menandasi.

Sebagai informasi, atas situasi LPG 3kg, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memastikan pengedaran LPG 3kg tetap melangkah dengan baik dan tidak mengalami kelangkaan.

Menurut Bahlil, rumor kelangkaan sejatinya disebabkan oleh adanya pembatasan pembelian guna menjaga agar pengedaran tetap sesuai dengan sasaran nan telah ditetapkan.