Gebrakan Kwik Kian Gie Paling Dikenang: Tolak Utang Asing Dan Liberalisasi Migas

detikai.com, Jakarta- Ekonom sekaligus politikus senior PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie meninggal bumi pada Senin (29/7/2025). Sebelum tutup usia, Kwik Kian Gie sempat menjalani perawatan di rumah sakit lantaran gangguan pencernaan.

Kepergian Kwik Kian Gie meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia. Sebab, Kwik Kian Gie merupakan sosok ekonom nan vokal, tajam, dan tidak kompromi terhadap kebijakan nan menurutnya tak berpihak pada rakyat kecil.

Kwik Kian Gie pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) dari 29 Oktober 1999 hingga 23 Agustus 2000 di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Hampir setahun menjabat, Kwik Kian Gie membikin sejumlah gebrakan. Berbagai kebijakan nan diterapkan Kwik Kian Gie mencerminkan visinya tentang ekonomi nan berdaulat dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Salah satu kebijakan paling mencolok dari Kwik Kian Gie adalah sikapnya nan tegas menolak ketergantungan pada Dana Moneter Internasional (IMF) dan utang luar negeri.

Dia secara konsisten menyuarakan pentingnya kedaulatan ekonomi Indonesia dan menolak subordinasi politik oleh kekuatan asing. Menurut pandangannya, ketergantungan pada IMF dapat menakut-nakuti kedaulatan ekonomi nasional.

Kwik Kian Gie menekankan bahwa Indonesia kudu waspada terhadap jebakan utang luar negeri nan dapat merugikan kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

Dia mendorong para menteri untuk bersikap kritis. Jika perlu, menyiasati kebijakan IMF demi melindungi petani dan industri lokal. Sikap ini sempat memicu ketegangan dengan tokoh-tokoh senior seperti Emil Salim, namun Kwik tetap teguh pada pendiriannya.

Kwik Kian Gie memandang BUMN sebagai instrumen strategis nan merupakan separuh dari ekonomi bangsa. Dia menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat BUMN sebagai aset strategis nasional nan tidak boleh diabaikan.

Selama masa jabatannya, Kwik konsisten memperjuangkan kebijakan nan mendukung penguatan BUMN. Dia memandang bahwa BUMN bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik nan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan penguatan BUMN nan diperjuangkan Kwik bermaksud untuk memastikan bahwa aset-aset strategis bangsa tetap berada dalam kendali negara. Dia memahami bahwa BUMN mempunyai kegunaan sosial dan ekonomi nan tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Pemikiran ini menjadi dasar bagi kebijakan nan mendukung optimasi peran BUMN dalam pembangunan ekonomi.

Kwik Kian Gie juga menentang keras Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas (RUU Migas) nan dinilai terlalu liberal dan membuka kesempatan kekuasaan asing dalam sektor daya strategis.

Dia sukses menggagalkan pengajuan RUU tersebut ke parlemen selama masa pemerintahan Gus Dur. Namun, setelah kejatuhan Gus Dur, RUU Migas akhirnya disahkan pada November 2001.

Pada Juli 2000, Kwik Kian Gie mengundurkan diri dari kabinet Gus Dur. Keputusannya dipicu oleh ketidaksepakatan dengan arah kebijakan ekonomi nan mulai melenceng dari prinsip-prinsip keadilan sosial nan dia pegang.

Meskipun mundur, Kwik Kian Gie tetap dihormati sebagai sosok nan konsisten dan berintegritas dalam memperjuangkan ekonomi nan berpihak kepada rakyat.

Saat menjabat Menko Kuin, Kwik Kian Gie merangkap sebagai Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Salah satu keberhasilan Kwik Kian Gie selama menjabat sebagai Kepala Bappenas adalah menyusun Rencana Pembangunan Nasional dengan pendekatan partisipatif nan dianggap progresif pada masanya.

Pendekatan ini mencerminkan visinya tentang perencanaan pembangunan nan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan beragam pemangku kepentingan.

Kwik Kian Gie juga turut mengawal pembentukan sistem monitoring pertimbangan proyek pemerintah berbasis kinerja. Inovasi ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program pembangunan pemerintah.

Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mengukur dan mengevaluasi keahlian program secara objektif dan terukur.

Pendekatan partisipatif nan diterapkan Kwik Kian Gie dalam perencanaan pembangunan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan-serta dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini menjadi model bagi perencanaan pembangunan nan lebih inklusif dan responsif.

Kontribusi Kwik Kian Gie dalam mengembangkan sistem perencanaan dan monitoring pembangunan memberikan akibat jangka panjang bagi tata kelola pembangunan Indonesia. Sistem nan dikembangkannya menjadi dasar bagi perbaikan kualitas perencanaan dan penerapan program pembangunan di masa-masa berikutnya.