Gaya Baru Dasco Jadi Pimpinan Dpr, Proaktif Bela Kepentingan Masyarakat

• 

• Berita

• Politik

Kamis, 13 Februari 2025 - 17:16 WIB

Jakarta, detikai.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dianggap sebagai tukang stempel pemerintah oleh media nasional dalam artikelnya pada Rabu, 12 Februari 2025. Sebab, Dasco selalu mengambil langkah dalam menangani rumor dan kasus politik kemasyarakatan, alias melakukan beberapa langkah dalam kasus-kasus nan terjadi di tengah masyarakat.

Di antaranya mengatasi kisruh pagar laut sekitar 30 kilometer, antrean LPG 3 kg subsidi akibat pelarangan satuan berbisnis gas, kasus SNBP bermasalah bagi siswa sekolah, hingga surat penundaan rapat efisiensi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Aktivis 98 dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Khalid Zabidi menegaskan bahwa langkah dan sikap nan dilakukan Dasco merupakan style baru Pimpinan DPR RI dalam menangani persoalan politik nan berkembang di Indonesia. Sehingga, Khalid menyebut tidak tepat jika Dasco dicap sebagai stempel pemerintah.

“Dasco bukan stempel pemerintah, dia menunjukkan style politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR sehingga sigap menanggulangi masalah nan ada,” kata Khalid dikutip pada Kamis, 13 Februari 2025.

Menurut dia, style kepemimpinan Dasco nan menyerap aspirasi masyarakat patut diapresiasi, lantaran proaktif melakukan langkah-langkah nan dilakukan untuk masyarakat juga. “Pola baru Dasco perlu diapresiasi, mencirikan Pimpinan DPR nan aspiratif dan proaktif,” ujarnya.

Di samping itu, Khalid menyoroti soal surat penundaan rapat anggaran di DPR RI nan dilayangkan oleh Dasco selaku Wakil Ketua DPR RI. Kata dia, Dasco sebenarnya dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan bahwa penundaan rapat anggaran di DPR lantaran kementerian dan lembaga tetap proses rekonstruksi anggaran sehingga memerlukan waktu pembahasannya di Parlemen.

“Pembahasan anggaran ini sangat krusial sehingga perlu dibahas secara detil dan berhati-hati," jelas dia.

Sementara Pengamat Komunikasi Krisis dari Universitas Pancasila, Sudarto mengatakan banyak peristiwa krisis politik nan terjadi di Tanah Air belakangan ini ada andil Dasco nan berkedudukan sebagai pemadam krisis tersebut. 

Misalnya, ketika rakyat protes rencana perubahan RUU Pilkada pada Agustus 2024. Kata dia, Dasco saat itu tampil di pihak rakyat dengan membatalkan pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI sehingga krisis padam.

Kemudian, lanjut dia, kasus nan menghebohkan baru-baru ini ialah pagar laut di mana terjadi krisis bentrok kepentingan nelayan dan rakyat secara luas dengan kekuatan oligarki. Pada kasus pagar laut, kata dia, Dasco tegas menyampaikan pagar laut kudu dicabut.

Di kasus gas 3 kg, Sudarto memandang Dasco juga menekankan bahwa pengedaran Gas Elpiji 3 kg alias gas melon dikembalikan kepada para pengecer agar rakyat mudah mendapatkan gas. “Dasco juga memimpin Anggota Komisi VIII DPR, Panja Haji untuk menurunkan tarif haji bermusyawarah dengan pemerintah sehingga tarif haji bisa diturunkan,” ungkapnya.

Terkait surat Dasco nan meminta penundaan pembahasan pemangkasan di DPR, Sudarto mengatakan langkah Dasco dapat dipandang sebagai mitigasi krisis. Menurut dia, ketika pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran, dan DPR juga melakukan perihal sama. 

“Jadi jika memandang sepak terjang Dasco selama ini, beliau lebih tepat disebut sebagai pemadam krisis, nan sikapnya selalu merespon aspirasi rakyat,” pungkasnya.