Dpr Semprot Tvri Dan Rri Terkait Phk: Efisiensi Harusnya Dari Atas, Gaji Para Bosnya Dipotong!

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 12 Februari 2025 - 21:17 WIB

Jakarta, detikai.com – Efisiensi anggaran nan diperintahkan pemerintah berkapak ke beragam sektor, termasuk bumi jurnalisme. Belasan jurnalis dari Lembaga Penyiaran PublikTelevisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan LPP Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keputusan ini pun menuai kritik tajam dari personil Komisi VII DPR RI dalam rapat dengar pendapat berbareng ketua TVRI dan RRI pada Rabu, 12 Februari 2025.

Kritik keras dilontarkan oleh personil DPR, terutama mengenai keputusan manajemen TVRI dan RRI nan lebih memilih memangkas tenaga wartawan daripada mengurangi anggaran di tingkat pimpinan. 

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan menegaskan bahwa efisiensi semestinya dimulai dari jejeran atas, bukan dari pekerja lapangan nan sudah mempunyai penghasilan terbatas.

"Sebelum rekonstruksi, dewan itu memprioritaskan di papan atas. nan dipangkas duluan adalah manusianya. Kemudian narasinya di lapangan dibenturkan dengan MBG (Makan Bergizi Gratis). Ini kan ada framing, membenturkan gara-gara MBG kami di-PHK. Tapi pemotongan dari mana? Dari atas! Dari pemimpin redaksinya, wakil pemimpin redaksinya, redaktur pelaksananya. Tentunya direksi-direksi sudah kena semuanya. Dimulai dari atas pemotongannya," ujar Putra Nababan dikutip dari YouTube TVR Parlemen.

Putra menambahkan bahwa pemotongan anggaran semestinya dilakukan dengan lebih bijak. Jika pemangkasan dilakukan dari atas, jumlah penghematan bisa lebih besar tanpa kudu mengorbankan wartawan nan berjuntai pada penghasilan mereka untuk kebutuhan sehari-hari.

Kritik juga datang dari Erna Sari Dewi, personil Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem nan merupakan mantan wartawan TVRI. Ia menyoroti penghasilan mini nan diterima wartawan serta pemangkasan honor kontributor nan semakin menyulitkan mereka.

"Saya duduk di sini, Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI nan tahu sekali gimana penderitaan mereka. Gajinya kecil, Pak, sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, jika dulu satu buletin dapat Rp100.000, sekarang Rp50.000. Pak, dapat apa? Dulu bawa duit Rp3 juta, sekarang Rp1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini, Rp1 juta tidak berarti, tapi bagi mereka itu berfaedah untuk memberi makan anak di rumah, untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa ketua dan seluruh Komisi VII sepakat tidak ada PHK!," tegasnya.

Menurut info dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ada seribuan wartawan TVRI dan RRI nan terdampak PHK akibat kebijakan efisiensi anggaran ini.

Sebelumnya, di awal 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran shopping kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun untuk tahun 2025. Perintah tersebut merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Total efisiensi shopping negara mencapai Rp306 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun untuk anggaran shopping kementerian dan lembaga, serta Rp50 triliun untuk transfer ke daerah. Dampaknya terasa di beragam instansi, termasuk lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI.

Namun, tidak semua lembaga memilih langkah PHK. Di Komisi III DPR RI, misalnya, sejumlah kementerian dan lembaga melakukan efisiensi melalui pemangkasan shopping modal dan shopping barang. Beberapa langkah penghematan nan dilakukan antara lain efisiensi perjalanan dinas, pengurangan aktivitas seremonial, serta pembatasan penggunaan perangkat tulis instansi (ATK) dan souvenir untuk aktivitas sosialisasi.