Dpr Sebut Kemenp2mi Perlu Ada Penyesuaian Anggaran, Bukan Lagi Seperti Jadi Badan

detikai.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mengatakan, anggaran nan diajukan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) perlu ada penyesuaian, mengingat statusnya bukan lagi sebagai badan.

"Soal usulan tambahan anggaran menurut saya sebenarnya tetap kurang lantaran sekarang sudah menjadi Kementerian," kata dia dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

Menurut dia, support anggaran nan memadai bisa membuat Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjalankan programnya, terlebih di mana dia mau menambah 425 ribu penempatan PMI tahun2025 serta meningkatkan perlindungan terhadap PMI.

"Apalagi jika mau memberikan perlindungan kepada PMI di luar negeri. Belum lagi soal pembinaan alias pemberdayaan purna. Cuma usulan tambahan itu sifatnya tambahan bukan anggaran reguler," kata Yahya.

Kendati demikian, Yahya mengatakan, pihaknya tetap memandang gimana penyerapan anggaran di KemenP2MI. Prinsipnya, kata dia, Komisi IX DPR RI mendukung penambahan anggaran di KemenP2MI demi perlindungan PMI nan lebih maksimal.

"Usulan tambahan tersebut juga mempertimbangkan waktu pelaksanaannya biasa hanya 6-7 bulan. Sehingga mempertimbangkan keahlian untuk penyerapannya," kata Yahya.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperbaiki tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya dengan biaya support Rp 45 triliun nan bisa dialokasi kepada calon PMI.

Menurut Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, biaya Rp 45 triliun bakal dibagi ke dalam tiga tahap selama lima tahun. Tujuannya untuk meningkatkan skill calon PMI.

“Uang Rp 15 triliun ini lah nan bakal kelak kita kelola tapi ini bukan support cuma-cuma ya, tapi akses pembiayaan lebih mudah dan kembang tidak mahal,” janji Karding saat bertemu pers di Kantor P2MI, Pacoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).

Karding menghitung, dalam kondisi sebelumnya, Indonesia baru mencatatkan pengiriman PMI sebanyak 297 ribu. Dia pun yakin, saat ada support pemerintah nantinya jumlah tersebut bakal berlipat ganda.

“Kalau ini kita bisa maksimumkan, otomatis bakal bertambah tahun depan (2025), kita sasaran minimal 425 ribu orang tentu dengan support Pak Presiden ini bakal saya percaya bisa alias mungkin bisa lebih,” optimis Karding

Karding turut melaporkan, hasil dari pengiriman 297 ribu PMI ke luar negeri adalah devisa sebesar Rp 251 triliun dan pertumbuhan ekonomi nan setara dengan 3,2%.

“Ini otomatis mengurangi nomor pengangguran dalam negeri juga nan ikut terurai,” bener Karding.