Dpr Sebut 70 Persen Daerah Tak Punya Kemandirian Fiskal

Sedang Trending 4 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX

detikai.com

Senin, 28 Apr 2025 17:48 WIB

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami, ungkap 70 persen wilayah di Indonesia tak berdikari fiskal. DPR bakal awasi penggunaan biaya transfer pusat ke wilayah dan BUMD. Ilustrasi. Komisi II DPR mengungkap sekitar 70 persen wilayah tidak mempunyai kemandirian fiskal. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Jakarta, detikai.com --

Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda mengungkap bahwa lebih dari 70 persen wilayah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia saat ini tak mempunyai kemandirian fiskal.

Data itu disampaikan Rifqi dalam rapat berbareng para gubernur dan wakil gubernur seluruh Indonesia di kompleks parlemen, Senin (28/4). Rapat membahas pertimbangan penggunaan biaya transfer pusat ke wilayah dan BUMD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemampuan wilayah nan di atas 60 persen pendapatan original daerahnya itu, kurang dari 25 persen. Baik itu provinsi maupun kabupaten kota," kata Rifqi dalam paparan awal.

"Kalau kita kita lihat grafiknya apalagi lebih dari 30 persen wilayah di tempat kita, kemandirian fiskalnya di bawah 6 persen," imbuhnya.

Politikus Partai NasDem itu mengungkap, berasas APBN 2025, biaya transfer pusat ke wilayah mencapai nyaris Rp1.000 triliun dari sekitar Rp3.000 triliun.

Angka itu terdiri dari biaya alokasi umum, biaya alokasi khusus, biaya bagi hasil hingga biaya insentif. Sementara, Rifqi menyebut rata-rata pendapat original wilayah hanya berada di nomor 4-6 persen.

"Selama berperiode-periode di DPR ini, duit APBN ditransfer ke wilayah baik provinsi kabupaten kota dalam corak biaya transfer pusat ke daerah. Setelah itu kemudian DPR tidak pernah melakukan pengawasan terhadap biaya nan sudah bapak ibu pergunakan," kata Rifqi.

Dia mengatakan DPR ke depan bakal mulai melakukan pengawasan terhadap penggunaan biaya tersebut. Selain biaya transfer pusat, pihaknya juga bakal mulai mengawasi BUMD.

Menurut Rifqi, BUMD selama ini hanya menjadi pemain lokal. Padahal, BUMD secara keseluruhan mempunyai aset nan tidak kecil. Menurut dia, nilainya bisa mencapai Rp1.000 triliun dengan ekuitas mencapai Rp300 triliun.

"Kalau kemudian kita menggunakan holding BUMD ke depan, BUMD tambang misalnya, ada di 4-5 provinsi di Indonesia, kita grouping jadi holding. Nanti di provinsi lain nan potensi tambangnya ada, tapi BUMD-nya belum bisa, kita masuk di situ," katanya.

(thr/wis)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya