Dpr Minta Efisiensi Anggaran Jangan Berujung Pemecatan, Rri Batal Phk

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 12 Februari 2025 - 17:02 WIB

Jakarta, detikai.com - Komisi VII DPR RI menyatakan kebijakan efisiensi anggaran nan dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto terhadap kementerian dan lembaga jangan sampai menimbulkan pemecatan terhadap para pegawai. Hal itu termasuk pegawai honorer maupun pegawai lepas.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. 

Penegasan Evita sekaligus merespons adanya rumor pegawai nan dirumahkan imbas efisiensi anggaran. 

Para Legislator nan membidangi sektor penyiaran itu agar bos TVRI dan RRI tak melakukan PHK terhadap pegawai. Dengan demikian, pegawai nan dirumahkan, kembali bisa bekerja dan berpenghasilan.

"Jadi, jika ada kelak terjadi 'perumahan' pegawai, ini berfaedah Bapak melanggar kesepakatan," kata Evita. 

Evita mengatakan, restrukturisasi nan kembali menambah anggaran nan diblokir itu semestinya tak mengganggu anggaran shopping pegawai. Dengan demikian, jangan sampai pemotongan anggaran dilakukan terhadap perihal nan menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum.

Sementara, Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno memastikan tidak bakal ada lagi kebijakan nan memutuskan hubungan kerja alias 'merumahkan' pegawainya. 

Dia mengatakan perihal itu bakal disampaikan ke seluruh Kepala Stasiun TVRI daerah, agar para pegawainya bisa kembali bekerja dan berpenghasilan.

Diungkapkan, ada sekitar 100 orang kontributor alias wartawan lepas nan sempat 'dirumahkan' lantaran efisiensi, dari total 402 orang kontributor nan dimiliki.

"Memang ini hanya terjadi di daerah. Kalau di pusat tidak ada. Kami tidak melakukan apapun mengenai outsourcing, driver, satpam, tidak ada. Jadi, memang adanya di daerah," kata Iman.

Senada dengan Iman, Direktur LPP RRI I Hendrasmo memastikan pihaknya memutuskan bakal meniadakan PHK dengan para kontributornya. Dia pun meminta setiap kepala satuan kerja RRI agar lebih imajinatif dalam menanggulangi pemangkasan anggaran.

"Karena tetap ada pos-pos nan bisa digunakan untuk membiayai kontributor, misalnya dari perjalanan dinas," kata Hendrasmo.