Dinamika Jelang Muktamar Ppp Menghangat, Kader Di Indonesia Timur Tolak Calon Ketum Dari Luar Partai

detikai.com, Jakarta - Dinamika menjelang Muktamar ke X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghangat. Ketua DPC PPP Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Abdul Madjid Nampira mengatakan, Muktamar PPP kudu dapat melakukan perbaikan menuju Pemilu 2029.

"Bagi kami di daerah, ini bakal menjadi semangat baru dalam melakukan konsolidasi dan kerja-kerja politik partai," kata Madjid, dalam keterangan pers diterima, Rabu (21/5/2025).

Dia berharap, Muktamar melangkah lancar dan tidak lagi menjadi sumber perpecahan baru. Dia menambahkan, para kader terutama di wilayah sudah capek dengan bentrok internal di PPP. 

"Sekarang saatnya kader, pengurus dan segenap komponen partai berasosiasi padu dan bersinergi membesarkan kembali PPP" kata Madjid.

Terkait calon Ketua Umum, Madjid berambisi agar Ketum PPP mendatang berasal dari kader internal. Dia percaya, PPP tidak kehabisan kader berkualitas. 

"Ada Waketum Amir Uskara, ada Syaiful Dasuki mantan Wamenag, ada Bapak Sandiaga Uno, dan tetap ada Pak Mardiono ketua umum saat ini nan juga tetap layak diberi kesempatan membawa PPP kembali bangkit," ucap kader PPP dari Indonesia Timur ini.

Dia pun percaya para kader PPP se-Indonesia khususnya Indonesia Timur tidak terpengaruh dengan manuver para elite nan terus menyuarakan pihak dari bukan kader untuk menjadi ketua umum PPP.

"Saya berambisi agar kader PPP khususnya Indonesia Timur tidak terprovokasi dengan mainannya oknum elit DPP dengan beragam agenda pribadinya. Biarkan kader memilih pemimpin nan original kader tulen PPP bukan orang luar nan mau menunggangi PPP" tukas Madjid.

"Tak usahlah PPP didagang-dagangkan kemana-mana. Janganlah PPP dijadikan peralatan dagangan. Kami tidak rela jika PPP dijadikan peralatan asongan" imbuhnya tegas.

Senada dengan itu, Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur, Djainudin Lonek mengingatkan hasil Mukernas II PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Jakarta telah memutuskan bahwa tidak ada perubahan mengenai persyaratan calon ketua umum.

"Mukernas menyepakati bahwa syarat calon Ketua Umum PPP kudu pernah menjadi pengurus harian DPP sekurang-kurangnya satu periode penuh alias pernah menjabat sebagai ketua DPW PPP Provinsi selama satu periode" jelas Lonek.

"Apabila ada calon dari luar partai mau maju menjadi ketum maka tidak bisa," wanti dia.

Artinya, lanjut Lonek, jika dipaksakan dengan mengubah AD/ART di Muktamar maka bakal merusak kaderisasi dan prasarana politik PPP. 

"Orang bakal mudah membeli PPP asalkan punya duit tetapi mengabaikan ideologi dan prinsip perjuangan PPP sebagai partai Islam" tutur Lonek.

"Kaderisasi bakal rusak dan nilai-nilai perjuangan para ustadz pendiri PPP bakal digantikan dengan kepentingan elit dan pengusaha pemborong PPP. Maka prinsip ibadah dan amar ma'ruf nahi munkar bakal diganti pragmatisme dan oportunisme segelintir oknum elit PPP" dia menutup.