Polemik Tulis Ulang Sejarah, Dpr Akan Panggil Fadli Zon

detikai.com, Jakarta - Rencana menulis ulang alias merevisi sejarah Indonesia nan diinisiasi oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon memicu polemik. Proyek ambisius ini bermaksud memperbarui catatan sejarah bangsa dengan temuan-temuan akademik terbaru. Lebih dari seratus sejarawan dari beragam perguruan tinggi bakal dilibatkan dalam penulisan ulang sejarah ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan pihaknya bakal memanggil Fadli Zon untuk dimintai penjelasan mengenai proyek ini. Pemanggilan dilakukan menyusul polemik nan muncul di masyarakat mengenai rencana penulisan ulang sejarah.

"Rencananya kami bakal undang beliau hari Senin 26 Mei 2025 depan. Ini untuk menanyakan penulisan ulang sejarah," kata Lalu dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Selama ini, Komisi X DPR nan membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (ristek), pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan ini belum menerima penjelasan secara langsung dari Fadli zon. Mereka juga belum mengetahui latar belakang, alasan, tujuan, dan progres dari proyek revisi sejarah ini.

Lalu pun tidak memungkiri bahwa rencana penulisan ulang sejarah itu bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Tentu ada masyarakat nan menolaknya, meski ada juga nan setuju.

Terbukti, sejumlah golongan masyarakat mengadu ke Komisi X DPR mengenai rencana Menbu Fadli Zon menulis ulang sejarah. Salah satunya Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) nan terdiri dari para ahli, sejarawan, aktivis, hingga arkeolog.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Senin (19/5/2025) lalu, mereka menyatakan penolakannya terhadap proyek Fadli Zon tersebut.

"Kami tetap terus mendengarkan masukan dari masyarakat. Kami persilahkan masyarakat untuk menyampaikan uneg-unegnya ke Komisi X," ujar Lalu.

Lalu mengatakan, beragam masukan itu bakal disampaikan dalam rapat berbareng Fadli Zon nanti. Dia meminta Kementerian Kebudayaan terbuka dengan beragam masukan dan saran dari masyarakat mengenai proyek penulisan ulang sejarah.

Oleh lantaran itu, Kementerian Kebudayaan kudu menyerap aspirasi dan masukan dari beragam lapisan masyarakat. Sebab, menurut dia, proses penulisan ulang sejarah memerlukan beragam masukan dan pemikiran dari beragam pihak.

"Kementerian Kebudayaan kudu menyerap masukan sebanyak-banyaknya. Selain itu, mereka juga kudu transparan dalam penulisan ulang sejarah," kata Lalu.

"Jangan ada nan ditutup-tutupi dalam proses penulisnya, lantaran sejarah bukan hanya soal masa lalu, tapi juga masa depan. Sebab, kitab sejarah itu kelak bakal menjadi rujukan oleh generasi masa depan bangsa," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa setelah pertemuan dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) di Bandung, Sabtu 13 Desember 2024 lalu, bakal ada revisi catatan sejarah Indonesia.

"Catatan sejarah Indonesia akan diperbaharui berasas hasil kajian para mahir sejarah. Kita bakal segera menulis updated version atau revisi penambahan di kitab sejarah kita dalam rangka 80 Tahun Indonesia Merdeka," kata Fadli usai Munas MSI di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Revisi tersebut, Fadli mencontohkan, mengenai era prasejarah, di mana berasas penelitian terbaru, sejarah peradaban di area Indonesia rupanya lebih tua. 

"Ada temuan-temuan baru, misalnya penelitian terbaru dalam prasejarah kita seperti Gua Leang-Leang Maros nan tadinya usianya diduga 5.000 tahun rupanya 40.000-52.000 tahun nan lampau usianya, itu kan kudu ditambahkan. Kalau tidak ada nan baru ya kita teruskan," ujar Fadli nan dikutip dari Antara.