Demul Usul Program Sumbat Sperma Suami Jadi Syarat Penerima Bansos

Jakarta, detikai.com --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan syarat vasektomi bagi suami sebagai syarat keluarganya menjadi penerima faedah program bantuan dari pemerintah provinsi.

Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada laki-laki nan dilakukan dengan memotong alias menyumbat saluran sperma (vas deferens) sehingga sperma tidak dapat mencapai air mani saat ejakulasi.

Syarat vasektomi bagi sang suami itu diterapkan agar laki-laki dari kalangan family miskin berperan-serta aktif dalam program Keluarga Berencana (KB) yang berusaha menyiasati tingkat kepadatan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Dedi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima support mulai danasiwa hingga beragam support sosial dari provinsi.

Hal ini, kata Dedi, bermaksud agar pemberian support pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak alias satu family saja, mulai dari support kesehatan, kelahiran, hingga support lainnya, family nan itu-itu saja.

"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina [karena nan 'doyan' pasti suaminya]. Harus laki-lakinya. Kenapa kudu laki-laki? Karena misalnya kelak perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya alias lainnya," kata Dedidi Bandung, Senin (28/4) dikutip dari Antara.

Dedi menyatakan bahwa program tak terbatas hanya pada perempuan. Melainkan, program itu juga krusial untuk dilakukan oleh laki-laki.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk memeriksa info terlebih dulu apakah sang suami juga sudah menjalani KB dengan vasektomi.

"Jadi ketika kelak kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB alias belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu," ujar dia.

KB agar support merata

Dedi menyampaikan wacana ini agar pemberian support pemerintah lebih merata dan tak terfokus pada satu pihak alias satu family saja.

Ia mengatakan support dari pemerintah itu nantinya bakal diintegrasikan dengan program KB.

"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin family itu-itu juga. nan dapat beasiswa, nan support melahirkan, perumahan keluarga, support non-tunai family dia, kelak duit negara mikul di satu keluarga," ucapnya.

Dedi menilai kebijakan ini bakal menjadi jalan keluar. Saat ini family tidak bisa banyak nan melahirkan dengan langkah operasi sesar, nan per tindakannya sedikitnya menelan biaya Rp25 juta.

Janjikan 150 ribu support listrik

Dedi juga mengungkapkan ke depan bakal ada beragam support nan diberikan ke masyarakat. Salah satunya support sambungan listrik baru.

Kemudian, beasiswa, support rumah tidak layak huni, serta support lainnya. Namun, dia menegaskan untuk menjadi penerima manfaat, mereka kudu program KB terlebih dulu.

"Ada sekitar 150 ribu penerima support sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh tapi kudu KB dulu. Anak-anaknya kelak ada nan beasiswa, boleh tapi ibunya kudu KB dulu. Nanti misalnya ada penerima support tetap usia produktif, boleh tapi kudu KB dulu," ucap dia.

Selain itu, Dedi juga berencana memberikan bingkisan bagi 'Desa Istimewa'. Salah satu item dalam kriteria Desa Istimewa itu adalah kesertaan KB.

Desa nan sukses adalah nan sukses dalam KB, pelayanan pendidikan rakyat, kesehatan warga, nihil nomor kematian ibu, nihil kematian anak, tak ada stunting, pengelolaan sampah baik, dan beberapa parameter penilaian lain.

"Pak Menteri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar bakal memberikan bingkisan stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar untuk Desa Istimewa. Penilaian bakal dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan bakal mendapat bingkisan Rp200 juta. Juara kabupaten/kota bakal mendapat bingkisan stimulus Rp1 miliar," ujarnya.

(ma/gil)

[Gambas:Video CNN]