Dedi Mulyadi Dukung Wacana Usulan Cirebon Jadi Daerah Istimewa

Jakarta, detikai.com --

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku mendukung wacana Cirebon untuk menjadi Daerah Istimewa.

Wacana Cirebon menjadi wilayah spesial ikut berkembang berbarengan dengan usulan nan sama dari Solo untuk menjadi wilayah spesial Surakarta. Dedi tak membantah soal wacana Cirebon jadi Daerah Istimewa itu.

"Saya sebagai gubernur bakal mendorong siapapun, golongan manapun nan mempunyai cita-cita membangun keistimewaan setiap daerah," kata Dedi usai mengikuti rapat kerja di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Dedi, selama usulan itu berfaedah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dia tak mempermasalahkan. Menurut dia, semua pihak kudu menghargai kultur dan budaya setiap wilayah.

"Ya, kita sih selama itu untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Cirebon, tidak ada masalah. Kan, seluruh rakyat itu adalah bagian dari upaya kita menghargai culture atau kebudayaan, menghargai sejarah, dan menghargai masa depan," kata politikus Gerindra itu.

Sebelumnya mengutip dari detikJabar, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menilai  area Cirebon Raya nan meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, sangat layak menyandang status wilayah istimewa, apalagi menjadi provinsi tersendiri.

Ono mengungkapkan Cirebon mempunyai nilai historis dan budaya nan kuat, terutama sebagai pusat pemerintahan dan perkembangan kepercayaan Islam di masa lalu. Hal ini, menurutnya, menjadi dasar kuat untuk mendorong pembentukan Provinsi Cirebon Raya.

"Secara sejarah, Cirebon adalah pusat pemerintahan dan penyebaran kepercayaan Islam. Karena itu, sudah sewajarnya jika Cirebon Raya dikembangkan menjadi provinsi, terdiri dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka," ujar Ono, Senin (28/4).

Ono pun meminta Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk menunjukkan komitmen dengan mendukung penuh persiapan Cirebon Raya melalui anggaran APBD Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya pembangunan prasarana dasar seperti jalan, jembatan, akomodasi pendidikan, kesehatan, serta konektivitas antarwilayah.

"Mudah-mudahan pernyataan Pak Dedi Mulyadi bukan sekadar retorika, tapi ditindaklanjuti dengan support nyata untuk Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu," ucap Ono.

Saat ini, Ono mendorong penguatan pembangunan prasarana dasar melalui DPRD Jawa Barat. Menurutnya, sebelum pemekaran bisa terlaksana, wilayah persiapan kudu lebih dulu mempunyai prasarana nan memadai.

"Ketika Pak Dedi Mulyadi datang ke Kabupaten Cirebon dan berbincang tentang keistimewaan Cirebon, mari kita realisasikan bersama. Dorong dengan support program dan anggaran untuk membangun prasarana Cirebon Raya," pungkasnya.

Pria nan pernah terlibat dalam Panitia Persiapan Pemekaran Cirebon (P3C) itu ptimistis Cirebon Raya bisa berdikari secara ekonomi. Ia beranggapan demikian lantaran menilai Cirebon Raya mempunyai support Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) nan berasal dari migas, pertanian, perikanan, dan sektor industri nan berkembang pesat.

"Dari sisi keahlian finansial daerah, saya sangat percaya Cirebon Raya bisa berdiri sendiri," kata legislator kelahiran Indramayu itu.

Sebelumnya diketahui bahwa Kemendagri menerima usulan pemekaran dalam corak wilayah spesial untuk enam wilayah nan tersebar di lima provinsi.

Berdasarkan info nan diterima CNNIndonesia.com, lima provinsi tersebut masing-masing satu wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Sumatera Barat, dan dua wilayah di Sulawesi Tenggara.

"Saya enggak tahu namanya siapa. Karena daftarnya kan perincian di kantor. Ada nan Melayu, kenapa nanya Solo aja? Ada juga nan dari tim Melayu, Ternate dan sebagainya," kata Dirjen Otda Kemendagri Akmal Amali saat mengikuti rapat di DPR, Senin (28/4).

Namun, saat ini daftar usulan tersebut tetap terganjal patokan moratorium pemekaran nan ditetapkan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) sejak 2015. Menurut Akmal, hingga saat ini belum ada wacana untuk mencabut moratorium tersebut.

"Sampai hari ini Dewan Pertimbangan belum rapat," katanya.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]