Dedi Mulyadi Akan Kirim Siswa Nakal Ke Barak Tni, Komnas Pa Buka Suara

Jakarta, detikai.com --

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bakal menemui Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk membahas rencana mengirim siswa bandel ke barak militer atau TNI. Program itu bakal bertindak besok Jumat (2/5).

"Kami kudu koordinasi dan juga kudu tahu," ujar Ketua Dewan Pengurus Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Hak Anak dari Komnas PA Lia Latifah melalui sambungan telepon, Rabu (30/4).

Lia mengatakan pihaknya mau mengetahui perincian perihal kebijakan tersebut. Dia mengingatkan semua perihal dalam pembinaan siswa bandel di barak TNI kudu berperspektif anak. Jangan sampai kebijakan pembinaan oleh TNI justru malah mempertebal budaya kekerasan di kalangan pelajar.

"Nanti kudu dilihat juga tempatnya seperti apa, layak tidak untuk anak-anak, materi pendidikannya itu sesuai dengan anak-anak alias tidak. Terus kelak nan bakal diberlakukan seperti apa, batas mulai dari usia berapa sampai usia berapa, kemudian selama 6 bulan itu mereka diapain di dalam sana," kata Lia.

"Jangan sampai kayak misalnya sekarang kan ada lembaga sosial ketika ada anak-anak di jalanan terus kemudian diambil ke sana hanya ditampung sementara, hanya dilatih sekadarnya saja, tapi pada saat keluar tidak ada kesadaran bahwa nan mereka lakukan adalah salah," sambungnya mengingatkan.

Lia belum bisa menyatakan setuju alias tidak setuju dengan pelibatan TNI dalam membina siswa bandel sebagaimana rencana Gubernur Jawa Barat tersebut.

Hanya saja, berasas info Komnas PA, Lia menerangkan saat ini banyak menerima laporan perihal ketidakmampuan orang tua memberikan pengasuhan nan baik kepada anak-anaknya. Banyak orang tua nan sering kali membiarkan anak-anak di luar tanpa ada pengawasan.

"Dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas itu anak-anak melakukan tawuran. Bahkan, pada saat kita di Komnas itu mendampingi anak-anak nan waktu itu ikut tawuran di wilayah Bekasi, di wilayah Jakarta Barat, di wilayah Jakarta Timur, pada saat kita berjumpa itu menurut keterangan pihak kepolisian, ini anak sudah lebih dari dua kali ikut melakukan tindakan tersebut," tutur Lia.

"Artinya kan tadi ketidakmampuan orang tua dalam memberikan pengawasan kepada anak-anak itu sangat lemah," imbuhnya.

Atas dasar kasus tersebut dia memandang pemerintah pusat dan pemerintah wilayah kudu memikirkan langkah konstruktif untuk mencegah keberulangan.

"Ketika memang kelak anak-anak ini bakal masuk ke dalam sana [barak militer], semuanya kudu berasas perspektif anak," tegas Lia.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyatakan program mengirim siswa bermasalah ke barak TNI-Polri mulai bertindak pada 2 Mei, Jumat lusa.

Dedi sudah menyiapkan surat info (SE) mengenai rencana itu. Sejumlah wilayah dan kepala sekolah pun, kata Dedi, menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program tersebut.

"Hari ini kita sudah bikin surat info gubernur. Hari ini surat info gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan," kata Dedi usai mengikuti rapat kerja di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (29/4).

Ia pun mengungkap argumen mau mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat ke barak TNI-Polri untuk mengikuti aktivitas pendisiplinan. Dedi menyebut rencana itu sudah dibicarakan dengan para pihak mengenai dan mendapat support masyarakat. Ia mengatakan banyak orang tua dan wali siswa nan tak sanggup lagi mengurus anaknya.

(ryn/dal)

[Gambas:Video CNN]