ARTICLE AD BOX
-
-
Berita
-
Politik
Kamis, 20 Maret 2025 - 10:21 WIB
Jakarta, detikai.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menilai lumrah jika tetap banyak pihak nan menolak revisi Undang-undang nomor 34 tahun 2025 tentang TNI alias RUU TNI. Ia menyebut Indonesia sebagai salah satu negara kerakyatan nan mempunyai dinamika politik.
"Ya namanya juga dinamika politik kan, demokrasi. Saya pikir sah-sah aja untuk nan tetap belum menerima RUU TNI ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.
Di sisi lain, klaim dia, DPR sudah melakukan upaya maksimal untuk menyusun draf RUU TNI tersebut. Salah satunya melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat nan memang mempunyai kepentingan dengan RUU TNI tersebut.
"Tapi kami sudah melakukan upaya semaksimalnya, melakukan komunikasi-komunikasi nan intens dengan beberapa alias sebagian besar komponen masyarakat nan mempunyai kepentingan dengan RUU TNI nan direvisi pada beberapa waktu lalu," kata Dasco.
"Kami sudah berbincang dengan golongan mahasiswa, golongan NGO, termasuk koalisi masyarakat sipil kami undang berbincang dan memberikan masukan nan juga kami akomodir dan berfaedah bagi RUU TNI pada hari ini," tambahnya.
Dasco menegaskan bahwa DPR berkomitmen untuk mengedepankan supremasi sipil, dengan tujuan menghilangkan kekhawatiran adanya dwifungsi TNI nan terlahir kembali.
"Kami pada terakhir kali melakukan perbincangan dengan koalisi masyarakat sipil, kami juga sudah sepakat sama-sama bahwa kita mengedepankan supremasi sipil, agar kemudian sama-sama meyakini bahwa dalam RUU TNI ini tidak ada kembalinya dwifungsi TNI. Dan, dari beberapa pasal nan dibahas, nan sudah kami sampaikan pada masyarakat bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran alias dwifungsi TNI," imbuhnya.
Lebih dari 5 Ribu Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Mahasiswa Tolak RUU TNI di DPR Hari Ini
Rekayasa lampau lintas bakal diberlakukan memandang perkembangan situasi di lapangan.
detikai.com.co.id
20 Maret 2025