Citra Kpk Naik Di Survei, Pengamat: Justru Kinerja Dipertanyakan, Banyak Kasus Mangkrak

detikai.com, Jakarta - Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad, mempertanyakan hasil survei Litbang Kompas mengenai gambaran lembaga negara nan dirilis 24 Januari kemarin. 

Suparji mempertanyakan ihwal gambaran positif KPK nan mengalami kenaikan, semula 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025. 

“Saya kira survei itu patut didalami kenapa bisa muncul seperti itu, indikatornya apa. Kalau kita lihat akhir-akhir ini orang mempertanyakan keahlian KPK,” kata Suparji dalam keterangan tertulisnya.  

Suparji mencontohkan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto nan ditangani KPK. Kasus tersebut sekarang dalam proses praperadilan, termasuk memunculkan banyak kejanggalan. 

Selain Hasto, kontroversi nan dilakukan mantan ketua KPK Firli Bahuri. Sedikitnya ada tiga perkara nan menjerat Firli dan ditangani Polda Metro Jaya. Kasus pertama mengenai dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Kedua dugaan tindak pidana pencucian duit (TPPU).

"Terakhir mengenai dugaan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang (UU) KPK nan mengatur larangan dan hukuman bagi pegawai KPK berjumpa dengan pihak berperkara," kata Suparji. 

Publik juga tetap ingat kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan nan menyeret 93 pegawai. Kemudian, mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron nan terseret masalah etik lantaran diduga menggunakan pengaruhnya terhadap pejabat Kementerian Pertanian untuk memutasi pegawai.

Suparji juga menyoroti kasus CSR Bank Indonesia nan ditangani KPK.

"Katanya sudah ada tersangka, tapi tiba-tiba diralat dan sampai mereka minta maaf,” ujarnya. 

Karenanya, Suparji mempertanyakan apa nan menjadi tolok ukur KPK dianggap mempunyai gambaran nan baik di masyarakat. .

"Apa nan menjadi parameter sehingga gambaran KPK naik. Padahal banyak kasus nan mangkrak di KPK,” ungkap Suparji.

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sebuah rumah di area Menteng, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga dilakukan untuk kasus dugaan korupsi suap pergantian antar waktu personil DPR nan menjerat Harun Masiku.

Litbang Kompas menemukan citra baik KPK naik signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025.

Tren kenaikan persepsi baik publik terhadap KPK ini, apalagi lebih tinggi jika dibandingkan dengan sembilan lembaga lainnya, ialah TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menyebut naiknya gambaran baik KPK tidak lepas dari kontribusi kepemimpinan baru. Selain itu, kata dia, persepsi baik publik terhadap KPK juga diberikan atas dasar kasus-kasus nan ditangani dalam tiga bulan terakhir.

"Pada saat tiga bulan terakhir ini pengungkapan kasus-kasus nan cukup menyita perhatian publik, Harun Masiku misalnya, apalagi kemarin Bupati Situbondo ditetapkan tersangka oleh KPK. Saya pikir itu menjadi referensi dan pertimbangan responden ketika menjawab tentang KPK ya,” ujarnya.

"Ini kan ada kenaikan ya dari 65,9 persen, 60,9 persen, 72,4 persen. 56,9 persen menurut saya memang rendah untuk KPK ketika pascarevisi Undang-Undang KPK 2019. KPK memang turun drastis tingkat kepercayaan publik dan tingkat citranya di hadapan publik ya,” lanjutnya.