Aktivis Sebut Pidato Prabowo Di May Day 2025 Momen Reposisi Kaum Buruh

Jakarta, detikai.com --

Pada peringatan Hari Buruh nan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (1/5), sekitar 200 ribu pekerja berkumpul di bawah terik matahari. Momentum ini menjadi panggung bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidatonya tentang nasib kaum pekerja dan visi ekonomi nan berpihak pada mereka.

Aktivis kesejahteraan buruh, Syahganda Nainggolan, menilai bahwa pidato ini menandai potensi kebangkitan kembali identitas kolektif pekerja di Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo secara konsisten menggunakan istilah 'buruh' alih-alih 'pekerja' nan lebih umum digunakan dalam konteks umum saat ini.

"Kaum pekerja merupakan sebuah istilah sosiologis nan sudah hancur lebur selama dua dasawarsa belakangan ini. Namun, di depan Prabowo Subianto, nan berkumpul tadi bukanlah kumpulan manusia perseorangan melainkan sebuah komunal, sebuah kaum, nan bonding namalain terikat dalam sebuah jiwa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5).

Menurutnya, pemilihan istilah ini mempunyai makna sosiologis nan mendalam, mengembalikan identitas kolektif pada golongan nan selama dua dasawarsa terakhir mengalami perubahan terminologi ke arah nan lebih netral.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masalah kesenjangan ekonomi dan praktik korupsi nan telah merampas sumber daya negara. Ia berkeinginan untuk memperjuangkan pengembalian kekayaan negara nan diduga dirampok oleh koruptor.

Dirinya membujuk kaum pekerja untuk tidak kehilangan idealisme dan tetap berpihak pada keadilan sosial. Ia meminta support agar perjuangan melawan ketimpangan dapat dilakukan bersama-sama, bukan sebagai individu, tetapi sebagai kekuatan kolektif.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo pun mengusulkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Di antaranya adalah peningkatan bayaran dan pengurangan pajak penghasilan pekerja guna memperkuat daya beli.

"Dengan membesarkan bayaran pekerja maka shopping masyarakat bakal meningkat, konsumsi meningkat, lampau pabrik-pabrik hidup dan pengusaha ikut untung. Konsep ini adalah konsep golongan ahli filsafat sosialis maupun strukturalis, nan menekankan 'demand side'," ucap Syahganda.

Prabowo juga menekankan perlunya ekspansi agunan sosial dan support sosial nan lebih tepat sasaran. Untuk mendukung kebijakan tersebut, dia berencana membentuk dua lembaga baru, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

Dewan ini bermaksud memberikan masukan strategis kepada presiden mengenai kebijakan bayaran dan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga keseimbangan antara kewenangan pekerja dan kepentingan bumi usaha.

"Prabowo menekankan eksistensi pengusaha kudu maksimal. Menurutnya, jika pengusaha enggan berbisnis, maka kaum pekerja juga bakal mengalami akibat negatif," imbuh Syahganda.

Sementara itu, Satgas PHK dirancang sebagai respons sigap atas isu-isu pemutusan hubungan kerja, terutama di masa ekonomi sulit, agar kewenangan pekerja tetap terlindungi.

Menurut Syahganda, peristiwa ini menandai upaya Prabowo dalam reposisi hubungan antara pemerintah dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, dengan konsentrasi pada pengembalian identitas kolektif dan peningkatan kesejahteraan kaum pekerja melalui pendekatan ekonomi nan terstruktur dan kelembagaan nan khusus.

(rir)