Cak Imin Nilai Prasetyo Hadi Layak Jadi Jubir Presiden, Ungkit Momen Temui Pendemo

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 23 April 2025 - 18:47 WIB

Jakarta, detikai.com – Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB, Muhaimin Iskandar, menilai Mensesneg Prasetyo Hadi layak menjadi Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

"Layak dia, layak dan bagus sekali," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 April 2025.

Politisi nan berkawan disapa Cak Imin lantas mengungkit momen saat Prasetyo Hadi menemui mahasiswa nan menjadi massa tindakan 'Indonesia Gelap' di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025 lalu. 

Menurutnya, perihal itu menjadi bukti bahwa Prasetyo cocok menjadi cerobong Presiden. Dia mengaku senang dengan langkah Prasetyo kala menemui demonstran saat itu.

"Tentu saya menyambut baik, saya sangat senang, dan terbukti waktu Mensesneg menemui mahasiswa demo, berbincang dengan teman-teman mahasiswa apalagi naik panggung juga ketika menjelaskan beragam agenda pemerintah. Pak Mensesneg betul-betul menguasai, layak dia," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi ahli bicara (jubir) Presiden RI Prabowo Subianto. 

Prasetyo mengatakan, tak perlu ada pelantikan mengenai penunjukkan dirinya sebagai jubir baru Presiden Prabowo.

“Enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi ahli bicara terutama jika saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 17 April 2025.

Lebih lanjut, Prasetyo menyebut kehadirannya sebagai jubir baru Presiden tidak menggantikan posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) nan diemban Hasan Nasbi. 

Dia menjelaskan, posisinya sebagai jubir adalah untuk membantu proses komunikasi Prabowo ke publik. 

“Enggak ada. Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu,” jelas dia. 

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai jubir bukan lantaran komunikasi pemerintah nan sering blunder. Langkah ini diyakini untuk menguatkan komunikasi antara pemerintah dan publik.