Budi Djiwandono: Tak Akan Ada Tni Aktif Jabat Petinggi Bumn

Jakarta, detikai.com — Anggota Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, memastikan tidak ada penempatan prajurit aktif di badan upaya milik negara (BUMN). Hal ini menyusul polemik revisi Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

"Itu kelak kita bisa perlihatkan bahwa tidak ada penempatan prajurit aktif di BUMN-BUMN. Itu saya tidak mengerti itu beredar dari mana," ungkap Budi di Gedung BEI, Jakarta, Rabu, (19/3/2025).

Menurut Budisatrio, pemerintah dan DPR RI tetap mengedepankan supremasi sipil serta semangat reformasi dalam setiap kebijakan. Oleh lantaran itu, tidak perlu ada kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya proyeksi tertentu nan melibatkan prajurit aktif di lingkungan BUMN.

Ia juga menyebut bahwa telah ada penjelasan sebelumnya mengenai rumor ini, meskipun obrolan tetap terus berlangsung. Pada siang hari nanti, Budisatrio berencana kembali ke DPR RI untuk membahasnya lebih lanjut di tingkat komisi.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, pembahasan revisi UU TNI ini didasari dari surat Presiden Prabowo Subianto ke ketua DPR bernomor R-12/Pres/02/2025 dan surat ketua DPR nomor B/2663/PW.11.01/02/2025 nan menugaskan pembahasan RUU TNI ke Komisi I.

Sebelumnya, pembahasan RUU TNI ini mendapat kritik tajam dari sejumlah pihak lantaran dinilai diam-diam tanpa melibatkan masyarakat. RUU TNI ini keras ditolak lantaran dinilai dapat mengembalikan dwifungsi ABRI.

Belakangan Utut mengungkap sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap revisi UU TNI. Utut menyebut Megawati tak mau dwifungsi TNI dan Orde Baru (Orba) kembali.

"Kalau Ibu tuh hanya jangan sampai dwifungsi kembali lagi, supremasinya tetap sipil. Kalau sama prajurit, berilah perhatian," kata Utut, dikutip Detik News, seusai rapat tingkat I pembahasan RUU TNI, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

(mkh/mkh)

Next Article Video: Saham BUMN Kompak Ambruk, Investor Tunggu Kepastian Danantara