Bos Perhutani Ngeluh Ke Dpr Produk Kayu Putih Tak Lagi Laku

Jakarta -

Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro menyebut pendapatan perusahaan dari penjualan minyak kayu putih mengalami penurunan usai pandemi Covid-19. Hal itu dia ungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perhutani berbareng Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Pada waktu pandemi Covid-19, Wahyu menerangkan, penjualan kayu putih Perhutani menyumbang ke pendapatan perusahaan sebesar Rp 150 miliar. Namun, sekarang kayu putih tidak lagi mempunyai pangsa pasar sebesar pandemi.

"Kayu putih, memang begitu Covid selesai, ini jadi nggak laku kayu putih kami. Nggak mungkin juga kami bermohon COVID-19 datang lagi," kata Wahyu dalam RDP berbareng Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Daat ini, Wahyu mengaku Perhutani mempunyai sekitar 300 ribu ton kayu putih dengan nilai ekonomis Rp 60 miliar. Sementara kapabilitas penjualan nan dimiliki perusahaan hanya sebesar 4 ton kayu putih.

Wahyu menyebut, butuh sekitar tujuh tahun untuk menghabiskan stok kayu putih nan dimiliki Perhutani saat ini. Namun begitu, dia tengah mengkaji produk hilirisasi kayu putih untuk kembali mendapat pangsa pasar nan besar.

"Ini kami mencoba ke Direktur Komersial untuk cari model hilirisasi kayu putih ini, bisa dibikin apa sih kayu putih ini," jelasnya.

Adapun sepanjang tahun 2024, pendapatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu juga tercatat stagnan ialah sebesar Rp 5,5 triliun di tahun 2024 dan 2023. Namun, nomor tersebut juga naik 2,5% jika ditinjau sejak lima tahun terakhir. Perhutani juga membidik pertumbuhan pendapatan tahun ini menjadi sebesar Rp 5,7 triliun.

Sementara untung bersih Perhutani tercatat menurun secara tahunan, ialah menjadi sebesar Rp 303 miliar sepanjang tahun 2024 dari Rp 502 miliar di 2023. Namun, tercatat peningkatan untung bersih tetap sebesar 6,7% jika ditinjau lima tahun terakhir.

Wahyu menambahkan, penurunan untung tahun 2024 terjadi akibat meningkatnya gejolak politik dan ketidakpastian ekonomi nan berkapak pada industri kehutanan.

"Banyak perusahaan kehutanan nan susah untuk meneruskan bisnisnya, lantaran situasi gejolak politik dan pergerakan ekonomi nan cukup luar biasa," tutupnya.

(kil/kil)