Bima Arya: Program Siswa Nakal Ke Barak Militer Harus Berkonsep Kuat

Jakarta, detikai.com --

Wakil Menteri dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengaku usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa bermasalah ke barak TNI-Polri bisa menjadi opsi, tapi kudu didukung dengan konsep nan kuat dan mempertimbangkan aspek keluarga.

Bima setuju bahwa saat ini nomor kenakalan remaja nan sudah melampaui pemisah apalagi tak jarang mengarah ke tindak kriminal.

"Kami sepakat bahwa nomor kenakalan nan melampaui pemisah alias pidana itu sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan," kata Bima usai usai menghadiri aktivitas peluncuran dan perbincangan percepatan Koperasi Desa Merah Putih di gedung Jatim Ekspo Surabaya, Rabu (30/4).

Namun, Bima memberi catatan bahwa program tersebut memerlukan konsep nan kuat, terutama dalam penerapan dan model penanganan siswa.

Di satu sisi, dia setuju perlu metode keras untuk mengatasi siswa pada segmen tertentu, tapi dengan pelibatan orang tua, serta edukasi pada orang tua dengan melibatkan mahir psikolog. 

"Jadi saya kira tergantung konteks persoalannya dan pendekatannya bakal sangat lebih baik dikuatkan konsepnya dulu," kata dia.

Sebelumnya Dedi Mulyadi menyebut surat info program itu siap diteken dan bakal bertindak pada 2 Mei di beberapa wilayah di Jawa Barat, dengan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

Menurut dia, ada sekitar 30 hingga 40 barak unik nan telah disiapkan. Program ini bakal dijalankan dengan prioritas pada siswa nan susah dibina alias terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Dedi menyebut rencana itu sudah dibicarakan dengan para pihak mengenai dan mendapat support masyarakat. Ia mengatakan banyak orang tua dan wali siswa nan tak sanggup lagi mengurus anaknya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai DPRD Jawa Barat (Jabar) kudu merespons usulan mengirim siswa 'nakal' ke barak TNI-Polri. Dia nan juga Ketua Harian Partai Gerindra itu menilai usulan Dedi itu sebaiknya dikaji dulu sebelum diterapkan.

"Saya juga belum tahu gimana respons dari DPRD jabar, tetapi jika pendapat saya mungkin kita kudu kaji terlebih dulu secara matang sebelum kemudian diterapkan. Karena ya mungkin untuk masing-masing wilayah kan karakteristiknya berbeda-beda," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Catatan dari Komnas Perempuan dan Anak

Ketua Dewan Pengurus Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Hak Anak dari Komnas PA Lia Latifah mengatakan pihaknya mau mengetahui perincian perihal kebijakan tersebut.

Dia mengingatkan semua perihal dalam pembinaan siswa bandel di barak TNI kudu berperspektif anak. Jangan sampai kebijakan pembinaan oleh TNI justru malah mempertebal budaya kekerasan di kalangan pelajar.

"Nanti kudu dilihat juga tempatnya seperti apa, layak tidak untuk anak-anak, materi pendidikannya itu sesuai dengan anak-anak alias tidak. Terus kelak nan bakal diberlakukan seperti apa, batas mulai dari usia berapa sampai usia berapa, kemudian selama 6 bulan itu mereka diapain di dalam sana," kata Lia.

Ia mengakui bahwa saat ini banyak orang tua melaporkan tidak bisa untuk menangani kenakalan anak, tapi Komnas PA belum menentukan sikap jika setuju alias tidak dengan program Dedi Mulyadi. 

(thr/vws)

[Gambas:Video CNN]