Bertemu Menteri Uea, Prabowo Bahas Kerja Sama Energi Hingga Perumahan

detikai.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA), Suhail Mohamed Al Mazrouei di Kertanegara, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mempererat kemitraan antara Indonesia dan PEA.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka menindaklanjuti beragam kesepakatan kerja sama nan telah mempunyai payung norma antara Indonesia-UEA. Selain itu, pertemuan ini untuk memastikan penerapan kerja sama melangkah sesuai kesepakatan nan telah dilakukan.

"Jadi beliau datang kemari untuk mem-follow up kesepakatan-kesepakatan tersebut dan mengikuti detail-detail perkembangan," kata Sugiono dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (30/1/2025).

Adapun kerja sama nan dibahas Prabowo dan Menteri Suhail meliputi sejumlah sektor strategis. Termasuk, energi dan perumahan, serta sektor lainnya nan berkarakter menyeluruh. "Ada banyak. Ada energi, ada perumahan, menyeluruh," ujar Sugiono.

Menlu Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan petunjuk secara unik untuk jajarannya. Namun, Prabowo menekankan pentingnya menjalankan seluruh kesepakatan dengan optimal dan mencari solusi segera jika terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

"Tidak ada nan khusus, tapi beliau meminta agar kita melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian jika ada masalah-masalah dicari penyelesaiannya secepat mungkin," jelas Sugiono.

Dalam pertemuan ini, Prabowo didampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Hashim Djojohadikusumo.

Sementara itu, delegasi UEA nan turut datang berbareng Menteri Suhail ialah Duta Besar PEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri.

Baca juga Polemik Pagar Laut Dinilai Jadi Ujian Pemerintahan Prabowo

Dalam 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran, Pemerintah berburu dengan waktu mengejar beragam upaya untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun. Mulai dari mencari lahan hingga biaya untuk pembangunan, namun program nan bermaksud memberikan kesej...

Presiden Prabowo Subianto meminta agar lahan-lahan nan disita oleh negara dipergunakan untuk membangun untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Misalnya, lahan-lahan hasil korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) nan tidak diperpanjang.

"Mengenai lahan, kami mendapatkan pengarahan nan sangat jelas bahwa memang lahan-lahan nan ada misalnya dari kejaksaan agung, dari tanah-tanah hasil korupsi nan disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari nan HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan beragam jenis lainnya, itu bakal masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada wartawai usai berjumpa Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).

"Kemudian bakal diproses lebih lanjut gimana kita bakal membikin skema nan legal, nan ada kepastian hukumnya, dan juga nan berkeadilan," sambung Maruarar.

Maruarar mengeklaim bahwa pemerintah telah membangun 40 ribu rumah murah untuk rakyat per Oktober 2024. Pembangunan rumah ini bakal terus dilanjutkan hingga mencapai sasaran Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta.

"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah nan sudah kita bangun per 20 Oktober ya. Dan itu juga bakal terus bertambah," jelasnya.

Maruarar menyampaikan, rumah tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yakni, sekitar Rp8 juta ke bawah. Dia menuturkan pembiayaan rumah untuk masyarakat nan tak mempunyai penghasilan bulanan semisal pedagang.

"Seperti bapak penjual baso, bapak penjual sayur, dan sebagainya, itu tidak punya gaji, tapi punya aktivitas usaha. Kita membikin scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa mempunyai rumah dengan nan mempunyai penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, memandang kepada tempat jualannya, dan sebagainya," tutur Maruarar.

Menurut Maruarar, Prabowo mempunyai perhatian unik terhadap program ini dan mau keadilan untuk semua masyarakat Indonesia.

"Itu menjadi perhatian Bapak Presiden. Artinya, keadilan itu kudu dijalankan, bukan hanya kepada nan punya gaji, tetapi juga nan tidak punya gaji, tidak berkarakter pegawai, tetapi nan bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," pungkas Maruarar.