Beda Dengan Jabar Dan Banten, Pemprov Jakarta Pilih Tidak Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan

detikai.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk tidak memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025. Keputusan ini berbeda dengan beberapa provinsi lain di Indonesia, seperti Jawa Barat, Banten, dan beberapa lainnya nan justru memberikan keringanan pajak tersebut.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Program pemutihan pajak di DKI Jakarta terakhir kali diberlakukan pada periode 2 Desember hingga 31 Desember 2024, menghapus hukuman manajemen (bunga alias denda) untuk PKB penyerahan pertama.

Alasan utama penolakan pemutihan pajak di Jakarta adalah lantaran sebagian besar kendaraan nan menunggak pajak di Jakarta merupakan kendaraan kedua alias ketiga milik penduduk nan dinilai bisa secara ekonomi. Pemerintah Jakarta beranggapan bahwa mengejar tunggakan pajak dari pemilik kendaraan tersebut lebih efektif daripada memberikan penghapusan denda dan tunggakan pajak.

Gubernur menekankan pentingnya tanggungjawab bayar pajak bagi semua warga, tanpa terkecuali.

Pemprov DKI Jakarta menilai bahwa pemutihan pajak justru tidak memberikan akibat positif jangka panjang dan berpotensi menurunkan kesadaran masyarakat untuk alim bayar pajak.

Strategi Pemprov DKI lebih konsentrasi pada penegakan tanggungjawab pajak untuk meningkatkan pendapatan wilayah secara stabil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penduduk Jakarta kudu tetap memenuhi tanggungjawab bayar pajak kendaraan mereka tepat waktu.

Dalam penerapan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta memberi tenggat waktu satu bulan dan berhujung Sabtu 15 Desember 2018.

Berbeda dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten justru memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Di Jawa Barat, program ini berjalan mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menghapus seluruh tunggakan denda dan pokok pajak kendaraan. Kepala P3D Wilayah Kabupaten Karawang Bapenda Provinsi Jabar, Hendrian Oetama, menjelaskan bahwa masyarakat cukup bayar pajak tahun berjalan. Program ini diumumkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui media sosial.

Di Banten, program pemutihan pajak bertindak mulai 10 April hingga 30 Juni 2025. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi penduduk Banten nan mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk melunasi tanggungjawab mereka tanpa beban denda nan membengkak. Pemutihan pajak ini juga merupakan upaya pemerintah wilayah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kemudahan jasa publik.

Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, program pemutihan pajak kendaraan bermotor diberikan sebagai bingkisan Lebaran. Kepala Kantor P3DW Samsat Kabupaten Bekasi, Mochamad Fajar Ginanjar, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut petunjuk Gubernur Jawa Barat. "Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini adalah bingkisan Lebaran untuk penduduk Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi," ujar Fajar.

Tujuan utama program pemutihan pajak di Jawa Barat dan Banten adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam bayar pajak dan meringankan beban masyarakat. Dengan menghapus denda keterlambatan, diharapkan masyarakat lebih terdorong untuk alim pajak dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Perbedaan kebijakan antara DKI Jakarta dengan Jawa Barat dan Banten menunjukkan pendekatan nan berbeda dalam pengelolaan pendapatan daerah. DKI Jakarta memilih untuk konsentrasi pada penegakan patokan dan penagihan tunggakan pajak, sementara Jawa Barat dan Banten memberikan insentif berupa pemutihan pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan meringankan beban masyarakat. Masing-masing pendekatan mempunyai potensi akibat positif dan negatif nan perlu dipertimbangkan.

Program pemutihan pajak memang dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, namun juga berpotensi mengurangi kesadaran masyarakat bakal pentingnya bayar pajak tepat waktu. Di sisi lain, pendekatan tegas dari DKI Jakarta berpotensi meningkatkan pendapatan wilayah secara stabil dalam jangka panjang, namun juga berisiko menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat nan mempunyai tunggakan pajak.

Informasi komplit mengenai program pemutihan pajak di masing-masing wilayah dapat diakses melalui website dan media sosial resmi pemerintah setempat. Penting bagi masyarakat untuk memahami kebijakan nan bertindak di wilayah masing-masing agar dapat memenuhi tanggungjawab perpajakan dengan tepat.

Kesimpulannya, perbedaan kebijakan pemutihan pajak ini menunjukkan beragam strategi pemerintah wilayah dalam meningkatkan pendapatan dan kepatuhan pajak. Masyarakat diharapkan untuk selalu mengikuti info terbaru dari pemerintah wilayah masing-masing mengenai tanggungjawab perpajakan.