Bangunan Di Puncak Yang Langgar Aturan Bakal Dibongkar, Ditanami Pohon-teh

Jakarta -

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III bakal membongkar gedung milik mitra upaya nan tidak memenuhi aspek lingkungan dan izin pembangunan upaya di area perkebunan milik negara. Hal ini dilakukan untuk membenahi tata ruang wilayah Puncak nan dianggap menjadi penyebab banjir di Bekasi dan Jakarta beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani mengatakan, pihaknya bakal menunjuk konsultan independen sesuai pengarahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengenai pengawasan dan audit mitra PTPN.

"Dari situ lah (hasil audit) kelak kami, kami bakal melakukan langkah-langkah. Bagi nan tidak mau melihat, kita bongkar," kata Ghani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Bangunan nan dibongkar bakal kembali ditanami tanaman seperti teh. Pembongkaran tersebut juga bakal dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah.

"Kami sudah siapkan untuk ditanam kembali, baik tanam teh, maupun tanaman pohon-pohonan," jelasnya.

Ghani juga mengatakan, pihaknya sudah berjumpa dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk membahas lahan tersebut. Ke depan lahan ini digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kita mendukung pemerintah untuk makan siang bergizi itu, untuk membuka kemungkinan bekerja sama dengan kami untuk peternakan susu sapi perah. Tentu kelak itu pun kudu dilakukan dengan memenuhi ketentuan lingkungan. Itu kan pasti kelak kudu ada perubahan tata ruang," jelasnya.

Untuk diketahui, aset kelolaan PTPN I di area Puncak, Gunung Mas tercatat seluas 1623,19 hektare (ha), dengan rincian okupansi seluas 488,21 ha (30,69%), reboisasi 407,28 ha (25,09%), mitra B2B 306,14 ha (18,86%), tanaman teh 235,52 (14,51%), areal persediaan 80,00 ha (4,93%), unit agrowisata 39,08 ha (2,41%), fasos dan fasum 24,31 ha (1,50%), areal marjinal 21,65 ha (1,33%), dan emplasmen 11,00 ha (0,68%).

Ia pun mengakui tata kelola lahan ini menjadi kesalahannya PTPN. Pasalnya, banyak tanah perkebunan nan dikerjasamakan oleh PTPN.

"Kesalahan PTPN, ini kami koreksi diri, mestinya PTPN juga tidak lepas tangan. Ke depan kita akan, saya sudah meminta kepada PTPN I, lantaran banyak tanahnya nan dikerjasamakan," tutupnya.

(ara/ara)