Balas Kritik Kpai, Demul Ungkit Pelecehan Seksual Oleh Ayah Di Jabar

Jakarta, detikai.com --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membongkar kasus dugaan pelecehan seksual oleh ayah kandung, kakek, hingga pembimbing ngaji di Jawa Barat.

Hal tersebut diungkap Dedi untuk merespons kritik nan dilayangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai program mengirim siswa bandel ke barak militer.

Dalam keterangan video di Instagram, Dedi menyatakan nyaris setiap hari dia menerima laporan mengenai kasus pelecehan seksual nan dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, mulai dari ayah, kakek, hingga pembimbing ngaji.

"Hampir setiap hari saya mendapat laporan dan saya bekerja sama dengan para Kapolres, Kapolres dari seluruh Provinsi Jawa Barat, didukung oleh Kapolda Metro, Kapolda Jawa Barat, untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, apalagi penangkapan terhadap orang-orang nan melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak kita nan di bawah umur, nan saya tidak pernah cerita dan speak up lantaran saya kudu lindungi mereka," kata Dedi di Instagram, Sabtu (17/5).

Dedi menuturkan anak-anak korban pelecehan seksual ini berumur di bawah 10 hingga 15 tahun. Tindakan biadab tersebut terjadi nyaris di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat.

"Untuk itu saya minta KPAI segera turun ke daerah-daerah, gerakkan KPAI daerah-daerahnya untuk memberikan perlindungan. Lakukan langkah-langkah untuk melindungi anak kita," ujar Dedi.

"Mari kita berdampingan bekerja sama untuk melindungi anak Indonesia, anak Indonesia bukan hanya anak di Jakarta tapi di seluruh Indonesia nan perlu dilindungi oleh kita semua," imbuhnya.

Kasus-kasus pelecehan seksual ini dibongkar Dedi sebagai respons atas kritikan KPAI soal program barak militernya di Jawa Barat.

Dedi memulai program pendidikan karakter Panca Waluya nan mendidik anak-anak bermasalah dengan dikirim ke barak militer.

Sebelumnya, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah mengatakan pengiriman pelajar ke barak militer berpotensi melanggar kewenangan anak lantaran tak ada rekomendasi langsung dari psikolog profesional.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra juga menyebut pihaknya mendapati adanya praktik intimidatif dalam penyelenggaraan program tersebut, salah satunya ancaman tidak naik kelas bagi anak-anak nan menolak ikut program.

[Gambas:Instagram]

(fra/blq/fra)

[Gambas:Video CNN]