Bahas Isu Strategis Kepemiluan, Kemendagri Ajak Diskusi Para Pakar

• 

• Berita

• Politik

Jumat, 24 Januari 2025 - 08:42 WIB

Jakarta, detikai.com – Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, terus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Kemendagri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), melakukan focus group discussion alias FGD dengan para master nan terlibat aktif dalam soal kepemiluan.

Dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, FGD nan menghadirkan para master kepemiluan mengambil tema "Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia", nan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, kamis kemarin.

Wamendagri Bima Arya, mengatakan ini sebagai langkah awal partisipasi publik dalam rangka peningkatan kualitas pemilu di Indonesia. Ia menyebut, ini rangkaian awal alias kick off untuk selanjutnya digelar dengan melibatkan daerah.

"Saya bakal memandu agar waktu melangkah efektif, lantaran kita memerlukan betul-mungkin ini bukan pertemuan nan pertama, kelak bakal ada serangkaian ada FGD dan kita mau sekali agar teman-teman di wilayah juga bisa terlibat," kata Bima.

Beberapa rumor strategis disorot oleh Wamen Bima. Seperti revisi UU Pemilu dan Pilkada. Apakah kelak di bawah payung omnibus law politik alias cukup konsentrasi pada dua undang-undang tersebut. 

Selanjutnya adalah mengenai presidential threshold dan implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan memungkinkan semua partai politik mengusulkan capres-cawapres lantaran tidak ada lagi periode batasnya.

Selain itu, juga faedah dan akibat langsung dalam pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Terutama soal biaya politik nan tinggi hingga keserentakan pemilu dan akibat dalam partisipasi politik masyarakat.

“Kita mau kita agar bisa konsentrasi ke isu-isu utama tapi jika kelak ada tambahan silakan,” tambahnya.

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mengaku berterima kasih FGD ini bisa terselenggara. Dia optimis beragam persoalan utama nan mempengaruhi kualitas kerakyatan di Indonesia dapat dipetakkan.

Harapannya juga adalah dapat mengeksplorasi model kerakyatan dan sistem kepemiluan nan ideal sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia dan tantangan global. Hasil obrolan ini nantinya bakal menjadi rekomendasi perbaikan terhadap sistem kepemiluan di Indonesia.

"Salah satu tujuan dari aktivitas ini ialah mengeksplorasi corak model kerakyatan dan sistem kepemiluan nan ideal, sesuai dengan nilai-nilai budaya, karakter masyarakat Indonesia dan tuntutan globalisasi," jelas Yusharto.

Para master nan dihadirkan BSKDN Kemendagri di antaranya Dewan Penasihat Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Saiful Mujani; Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati; Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy N.S. Umboh; serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam International Indonesia (UIII) Philips J. Vermonte.

Kemudian ada pula Founder Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi; Direktur Eksekutif Charta Politika Paulus Julius Yunarto Wijaya; Peneliti CSIS Arya Fernandes; Dosen Fakultas Hukum UI Titi Anggraini; The Asia Foundation Mochamad Mustafa; Dosen Universitas Katolik Parahyangan Bonggas Adhi Chandra; serta Akademisi Universitas Nasional Australia Marcus Mietzner.