Badai Phk Tak Kunjung Reda, Yoyok Dpr: Potret Kepedihan Yang Nyata, Negara Harus Hadir

• 

• Berita

• Politik

Senin, 14 April 2025 - 18:23 WIB

Jakarta, detikai.com - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) nan terus bersambung sejak tahun lampau jadi sorotan DPR RI. Badai PHK nan tak kunjung reda ini dinilai sebagai indikasi krisis sosial ekonomi nan menakut-nakuti kehidupan rakyat. 

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR Yoyok Riyo Sudibyo. Eks Bupati Batang itu prihatin dengan kondisi gelombang PHK sehingga negara kudu hadir.

“Ini bukan hanya soal angka. Ini soal ribuan family nan kehilangan penghasilan, anak-anak nan terancam putus sekolah, dan masyarakat nan makin terpinggirkan. Badai PHK ini merupakan potret kepedihan nan nyata,” kata Yoyok, Senin, 14 April 2025.

Dia menyertakan merujuk info Kementerian Ketenagakerjaan, dalam dua bulan pertama tahun 2025 saja, lebih dari 18 ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Sementara, selama awal tahun 2025, sudah cukup banyak diketahui perusahaan besar nan melakukan PHK massal.

Beberapa perusahaan itu termasuk PT Sritex (10.665 pekerja), PT Yamaha Music Product Asia, PT Yamaha Indonesia, PT Sanken Indonesia, hingga PT Victory Ching Luh. Pun, dari info it, wilayah Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta mencatat jumlah PHK tertinggi.

Belum lagi jika memandang info angin besar PHK nan terjadi sepanjang 2024 dengan sektor industri padat karya jadi nan paling terpukul.

Yoyok pun meletakkan angan agar pemerintah bisa memberikan solusi terhadap PHK nan menimpa masyarakat.

“Negara kudu hadir, banyak sekali sektor industri nan terpukul akibat beratnya kondisi perekonomian global, dan beragam aspek internal dalam negeri. Khususnya industri padat karya nan kudu dilindungi,” jelas politikus Partai Nasdem itu.

Dia bilang industri padat karya bukan hanya menghadapi tantangan domestik. Namun, juga lantaran tekanan dunia seperti akibat dari kebijakan tarif impor nan digaungkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Jika negara lain memperketat pasar, sementara kita tidak memperkuat fondasi industri dan perlindungan tenaga kerja, maka PHK hanya bakal terus berulang,” jelas Yoyok.

Yoyok menegaskan pemerintah kudu segera mengambil langkah konkret. Menurut dia, beberapa upaya nan bisa dilakukan negara seperti pemberian insentif bagi industri padat karya. 

“Pemerintah juga perlu meningkatkan program training bagi korban PHK agar beradaptasi dengan kebutuhan pasar," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan perlindungan serta pendidikan maupun training program vokasi juga kudu terus digaungkan. Kemudian, dia berpandangan perlu reformasi sistem agunan sosial ketenagakerjaan. Ia mengatakan seperti itu agar korban PHK tidak hanya berjuntai pada pesangon. 

Menurut dia, para pekerja nan di-PHK dinilai kudu dapat pelatihan, pendampingan, dan subsidi bayaran transisi. "Perlindungan terhadap industri padat karya merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memastikan keberlanjutan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja Indonesia," jelas Yoyok.

Selain itu, Yoyok juga menyarankan agar pemerintah melalui kementerian mengenai bisa menyusun rencana untuk pemulihan ketenagakerjaan secara nasional. Bagi dia, perihal itu perlu dilakukan agar pekerja bukan sekadar mengandalkan pesangon alias program berkarakter reaktif.

"Negara mempunyai peran penting. Konstitusi menjamin kewenangan setiap penduduk negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan nan layak,” tutur Legislator asal Dapil Jawa Tengah X itu.